100 Hari Menjabat, Ini Gebrakan Menteri KKP Edhy Prabowo

Diaz Abraham ยท Rabu, 29 Januari 2020 - 15:30 WIB
100 Hari Menjabat, Ini Gebrakan Menteri KKP Edhy Prabowo

100 hari menjabat, ini gebrakan Menteri KKP Edhy Prabowo. (Foto: Dok KKP)

JAKARTA, iNews.id - Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin telah memasuki 100 hari kerja. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo tercatat melakukan sejumlah inovasi selama 100 hari kerja.

Yang pertama adalah reformasi perizinan dengan meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) berbasis online. Sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini mampu memangkas pengurusan izin dari 14 hari menjadi satu jam saja.

Sistem yang diluncurkan sejak 30 Desember 2019 itu sudah melayani ratusan perizinan yaitu 79 unit SIUP, 389 unit SIPI, dan 28 unit SIKPI, dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp44.900.978.367. Jika dibandingkan dengan periode 1-20 Januari 2019, nilai pendapatan PNBP mengalami kenaikan signifikan mencapai 90.43 persen dari nilai PNBP sebesar Rp 23.577.723.571.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengatakan, inovasi pelayanan perizinan melalui SILAT ini mendapat apresiasi positif dari pelaku usaha. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah dokumen perizinan yang terbit dan meningkatnya PNBP yang diterima hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan sejak diluncurkan.

"Di mana pun dan kapan pun, dengan sentuhan jari permohonan izin kapal perikanan di atas 30 GT dapat dengan mudah dilakukan," ujar Zulficar di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam mekanisme pengurusan izin menggunakan SILAT, pelaku usaha lebih dulu mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri.

Kedua, KKP yang dipimpin Edhy Prabowo juga mempertahankan eksistensi dalam mempertahankan kekayaan laut Indonesia. Sejak dia menjabat, sebanyak tujuh kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSKDP).

Tiga kapal Filipina di Laut Sulawesi pada Oktober 2019, satu kapal Malaysia di Selat Malaka pada November 2019, dan tiga kapal Vietnam di Laut Natuna Utara pada akhir Desember 2019 berhasil ditangkap. Penangkapan terakhir cukup alot karena awak kapal Vietnam melakukan perlawanan sengit saat hendak ditangkap oleh kapal patroli PSDKP.

Menurut Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, penangkapan kapal asing dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Pada periode yang sama di tahun 2018, Ditjen PSDKP menangkap tiga kapal ikan asing, sehingga terjadi peningkatan dua kali lipat. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius KKP dalam memberantas pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ditjen PSDKP-KKP tetap fokus dalam melakukan upaya pemberantasan illegal fishing dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki," terang Nilanto.

Selain menangkap kapal asing, tim PSDKP juga berhasil membebaskan kapal nelayan Indonesia yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). KM Abadi Indah ditangkap di Selat Malaka pada 5 Januari 2020, karena menangkap sotong di perairan Malaysia. Pembebasan KM Abadi Indah beserta 15 kru berlangsung hanya satu hari pasca-penangkapan dan ini menjadi pembebasan tercepat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Pembebasan KM Abadi Indah dan kru dapat dilakukan berkat komunikasi dan koordinasi yang baik selama ini antara PSDKP dengan APMM. Tim PSDKP menjemput langsung KM Abadi Indah di perbatasan kedua negara pada 6 Januari 2020.

Gebrakan keempat Menteri Edhy Prabowo selama memimpin KKP adalah pengembangan subsektor perikanan budi daya. Menurutnya, sub sektor ini berpeluang besar dalam menopang perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru karena baru 10 persen yang tergarap dari potensi di Indonesia.

Perikanan budi daya yang menjadi fokus Menteri Edhy Prabowo saat ini adalah komoditas udang. Ia pun menargetkan produksi udang nasional tahun 2020 naik menjadi 1,2 juta ton dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,05 juta ton.

Langkah strategis untuk mencapai target tersebut dengan melakukan pengembangan kawasan budi daya udang berbasis klaster, antara lain melalui revitalisasi tambak idle di enam kabupaten/kota di enam provinsi (Aceh-Aceh Tamiang, Lampung-Lampung Selatan, Sulteng-Buol, Kalteng-Sukamara, Gorontalo-Bone Bolango, dan Sulut-Boolang Mongondo). Selanjutnya dengan meningkatkan produktivitas tambak udang masyarakat dari satu ton per hektar menjadi enam ton hektar melalui inovasi teknologi klaster tambak udang berkelanjutan dan rehabilitasi infrastruktur tambak seperti saluran dan jalan produksi melalui kerja sama dengan lintas sektoral terkait, khususnya dengan Kementerian PUPR.

Di bidang ekspor, produk perikanan dan kelautan juga terjadi peningkatan. Nilai ekspor hasil perikanan pada November hingga Desesember 2019 naik 2,9 persen per bulan, jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode November hingga Desesember 2018 yang turun 6,23 persen per bulan. Produk yang diekspor antara lain kepiting bakau, olahan sidat, olahan tilapia, dan pakan udang. Negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, Filipina, Singapura, dan Malaysia.

Sementara itu, gebrakan berikutnya adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan, termasuk dengan pembudi daya ikan, pengolah, pemasar, dan petambak garam melalui kunjungan lapangan dan pelaksanaan stakeholders meeting. Komunikasi dengan kepala daerah juga dibuka seluas-luasnya. Penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan juga dilakukan.

Khusus untuk Natuna, Edhy Prabowo melakukan percepatan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara melalui serangkaian pertemuan dan kunjungan lapangan. Selanjutnya disusun rencana aksi optimalisasi serta akselerasi industri perikanan di SKPT dan perbatasan Natuna.

Penguatan kerja sama internasional untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan juga dilakukan Menteri Edhy dalam 100 hari pertama menjabat. Ia melakukan pertemuan dengan para duta besar negara sahabat seperti Maroko, Norwegia, Singapura, India hingga Korea Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, seperti kerja sama memerangi sampah plastik dengan India dan kerja sama perikanan budi daya di Kepulauan Riau serta penanganan climate change dengan Singapura.

KKP juga menggelar sejumlah kegiatan untuk penguatan sumber daya manusia. Mulai dari forum bisnis dan kewirausahaan, pendidikan vokasi berbasis enterpreneurship, peluncuran e-Penyuluh, Sistem Kerja Smart Office bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan modul KUSUKA dan pendataan produksi. Hingga pelatihan 196 purnawidya Training of Trainer (TOT) yang akan menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pelatihan anti korupsi berbasis e-learning untuk 13.500 ASN KKP.


Editor : Rizal Bomantama