AHY: Monopoli Tafsir Pancasila Berpotensi Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

Felldy Utama, Antara ยท Sabtu, 27 Juni 2020 - 04:28 WIB
AHY: Monopoli Tafsir Pancasila Berpotensi Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat tak sepakat Haluan Ideologi Pancasila diatur dalam Undang-Undang (UU) karena Pancasila seharusnya menjadi rujukan pembentukan Undang-Undang. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan monopoli tafsir Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

"RUU ini berpotensi memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan," katanya dalam diskusi daring yang digelar Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Pancasila yang diatur dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), menurut AHY justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendapat senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Mohammad Jafar Hafsah. Dia menilai, RUU HIP menurunkan derajat (downgrade) Pancasila.

"Sebenarnya RUU ini dibuat untuk downgrade ya, mengecilkan, membuat keropos Pancasila. Sebenarnya kan tidak dibicarakan lain," ujarnya.

Lima sila dalam Pancasila, Jafar memaparkan, disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari tujuan berbangsa dan bernegara. "Maka kalau mau membuat aturan-aturan lainnya, itu bukan lagi membicarakan Pancasila tapi membicarakan bagaimana komponen-komponen penerapan dari Pancasila itu tertuang dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sebagainya," tuturnya.

Diskusi daring yang diselenggarakan Partai Demokrat bertajuk Agama dan Pancasila dalam Merawat Ke-Indonesiaan: Bedah Tuntas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat dari pukul 15.30 WIB hingga menjelang Maghrib pukul 17:30 WIB

Demokrat turut mengundang sejumlah tokoh lintas-agama seperti salah satunya tokoh agama Katolik Natalis Situmorang. Dalam diskusi itu, Natalis menyarankan agar jangan lagi membahas sesuatu yang sudah tuntas sebelumnya dengan RUU HIP.

Menurut dia, sebaiknya terus konsisten dengan Pancasila. "Yang terpenting kita harus mencari cara agar bisa mengamalkannya dengan cara yang harus disesuaikan dengan zaman," katanya.

Sementara dalam diskusi tersebut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Pancasila hanya butuh dipahami, dihayati, dan diimplementasikan melalui pemikiran dan tindakan.

"Pancasila hanya butuh dipahami, dihayati, dan diimplementasikan melalui pemikiran dan tindakan. Banyak yang bilang NKRI harga mati, sama dengan Pancasila. Pancasila pun harga mati," katanya.

Editor : Djibril Muhammad