Alasan Komnas HAM Tolak Dilibatkan Bersama Tim yang Dibentuk Wiranto

Ilma De Sabrini ยท Senin, 06 Agustus 2018 - 19:05 WIB
Alasan Komnas HAM Tolak Dilibatkan Bersama Tim yang Dibentuk Wiranto

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan keterangan pers terkait tim yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Jakarta, Senin (6/8/2018). (Foto: iNews.id/ Ilma De Sabrini).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto  pada 30 Juli 2018 membentuk  tim gabungan terpadu untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim tersebut terdiri dari gabungan berbagai lembaga terkait.

Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga terkait lainnya yang dilibatkan, yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, Komnas HAM menolak dilibatkan bersama tim yang dibentuk Wiranto.

"Kalau ada inisiatif membentuk tim gabungan terpadu, Komnas tidak ada dalam posisi itu karena jelas dalam undang-undang kami berada dalam proses yudisial," ujar Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab saat jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurutnya, Komnas HAM sudah menjalankan tugasnya dalam mengusut pelanggaran HAM berat masa lalu. Selanjutnya, diserahkan ke aparat penegak hukum.

"Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 melakukan penyelidikan. Kami telah melakulan tugas kami, tinggal tim penyidik yang melanjutkan," ucapnya.

Wiranto menuturkan, ada kemungkinan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui jalur nonyudisial. Kemungkinan itu bisa saja terwujud jika pemerintah memang tak mampu mendapatkan bukti yang cukup untuk menyelesaikan dugaan-dugaan pelanggaran di masa lalu.

Wiranto mengatakan, upaya pembentukan tim gabungan terpadu itu sebagai upaya transparansi kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi saling tuduh antarpihak. “Kami akan tampilkan kejujuran kepada masyarakat. Jangan sampai ada tuduh-menuduh. Kami ingin tuduhan pelanggaran HAM berat masa lalu itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.


Editor : Kurnia Illahi