Anggaran PKH 2019 Bakal Naik hingga Rp3,5 Juta per Keluarga

Abdul Rochim ยท Rabu, 06 Juni 2018 - 03:17 WIB
Anggaran PKH 2019 Bakal Naik hingga Rp3,5 Juta per Keluarga

Menteri Sosial Idrus Marham dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (5/6/2018). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto).

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah berencana menambah jumlah indeks penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada APBN 2019. Saat ini, indeks penerimaan PKH sebesar Rp1.890.000/kepala keluarga (KK) per tahun. Pada 2019 besaran naik menjadi antara Rp2 juta hingga Rp3,5 juta/KK per tahun.

Selain kenaikan indeks penerimaan, skema pemberian PKH juga berubah. Dari semula dipatok datar (flat) Rp1.890.000/KK, besarannya akan disesuaikan dengan kondisi beban masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Semakin besar beban KPM, semakin besar juga jumlah penerimaannya. Indikator beban keluarga itu adalah jumlah anaknya, sekolah apa tidak, kondisi hamil atau tidak, ada jompo, dan lain-lain,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Namun, berdasarkan jumlah penerimanya tahun depan dipastikan tidak berubah yakni sebesar 10 juta KK. ”Jadi yang berubah itu indeks penerimaannya sementara jumlah keluarga yang menerima tetap sama seperti tahun ini yaitu 10 juta keluarga,” kata dia.

Salah satu poin yang ditekankan bagi KPM yaitu bagaimana mereka bisa keluar dari jurang kemiskinan. Untuk itu, salah satu yang juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran dana PKH yaitu jika keluarga penerima itu bisa memanfaatkan untuk berwirausaha.

“Bagi keluarga penerima manfaat yang bisa memiliki potensi entrepreneurship akan kita kasih lebih karena pada dasarnya PKH ini diberikan untuk memotivasi supaya mereka bisa mandiri. Jadi pemberian ini sifatnya tidak permanen,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, pihaknya mendorong agar para KPM ini diberikan pendampingan oleh tim pendamping PKH agar bisa lebih mandiri, misalnya dengan membuka warung dan lainnya.

“Atas arahan Bapak Presiden, jumlah penerimanya tidak bertambah tetap 10 juta. Jadi kalau mereka sudah bisa mendiri tidak diberikan lagi, diganti oleh KPM lainnya sehingga angkanya tetap 10 juta keluarga,” urainya.

Sementara itu, dalam pagu indikatif secara keseluruhan ada penambahan anggaran Kemensos tahun depan yang cukup signifikan sebesar 43,71 persen, dari sebelumnya pada tahun ini sebesar Rp41.295.742.086.000, naik menjadi Rp59.344.628.379.000 pada 2019. Artinya ada kenaikan sebesar Rp18.048.886.293.000.

Menurut Idrus, sebagian besar atau sekitar 90 persen penambahan ada pada penambahan proyeksi indeks penerimaan PKH. Anggaran terbesar diproyeksikan untuk rehabilitasi sosial sebesar Rp1.190.312.583, perlindungan dan jaminan sosial Rp34.930.659.285, dan penanganan fakir miskin sebesar Rp21.462.310.213.

Disinggung mengenai adanya penilaian sebagian kalangan bahwa peningkatan anggaran yang dilakukan bertepatan dengan tahun politik ini untuk mendukung kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan bakal kembali maju lagi dalam Pilpres 2019, Idrus menampiknya.

”Kalau mau kepentingan pilpres, ya kita tambah saja penerimanya menjadi 15 atau 20 juta (KK). Ini tidak ada penambahannya,” kata dia. Idrus menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah yaitu berusaha mengurangi jumlah orang miskin yang menjadi prioritas nasional.

”Kita minta ketika kita mengurusi orang miskin, jangan ada interpretasi-interpretasi lain. Janganlah kita politisasi kepentingan orang miskin itu karena itu memang prioritas nasional yaitu pengurangan kemiskinan,” kata dia.

Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, peningkatan besaran indeks penerimaan PKH tersebut sesuai dengan harapan DPR mengacu pada aspirasi masyarakat.

”Kami ingin memotivasi orang-orang miskin agar tidak betah menjadi miskin, tapi bagaimana ada peningkatan kapasitas ekonominya makanya ini tidak tetap penerimanya. Setiap enam bulan sekali diperbaharui datanya dan diarahkan oleh pendamping PKH agar bagaimana mereka ini bisa mandiri dengan berwirausaha,” tutur anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat III ini.

Editor : Zen Teguh