Asyik, Ribuan Buku Akan Dibagikan Gratis untuk Pemudik

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 17 Mei 2019 - 17:30 WIB
Asyik, Ribuan Buku Akan Dibagikan Gratis untuk Pemudik

Pencanangan Program Mudik Asyik Baca Buku yang digelar Ikapi, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud serta Perpustakaan Nasional di Gedung Perpusnas, Jakarta, Jumat (17/5/2019). (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id, - Kabar baik untuk para pemudik. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud serta Perpustakaan Nasional berencana membagikan ribuan buku gratis kepada mereka yang hendak pulang ke kampung halaman.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Ikapi bersama Kemendikbud dan Perpustakaan Nasional mencanangkan program donasi buku untuk pemudik bertajuk “Mudik Asyik Baca Buku”.

Sebagai langkah awal donasi buku akan dilakukan di lima titik keberangkatan pemudik di Jakarta, yaitu Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Pulogebang, Stasiun Senen, dan Stasiun Gambir. Sekitar 5.000 eksemplar buku gratis akan diberikan kepada para pemudik pada 27, 28, dan 29 Mei 2019.

Pencanangan gerakan donasi buku tersebut berlangsung di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (17/5/2015). Hadir pada acara ini Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozalina, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Dadang Sunendar, dan Deputi II Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti.

Acara pencanangan ini bertepatan dengan Hari Buku Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-69 Ikapi dan hari jadi ke-39 Perpustakaan Nasional.

Sebagian buku untuk para pemudik tersebut berasal dari sumbangan penerbit-penerbit anggota Ikapi. Sebagian lagi merupakan hasil pengadaan Pusat Perbukuan. Ikapi mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu.

Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozalina mengatakan, buku-buku tersebut akan diberikan kepada siapa pun yang menginginkannya pada titik dan hari pembagian. Namun, buku-buku itu tidak untuk dibawa kembali ke Jakarta pascamudik, melainkan ditinggal di kampung halaman para pemudik.

Buku-buku tersebut diharapkan dapat tetap menjadi bahan bacaan masyarakat di tempat tujuan mudik.

‘’Ini sesuai amanat undang-undang agar buku tersedia secara merata,’’ kata Rosidayati mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar masyarakat bisa mendapatkan buku yang bermutu, murah, dan merata.

UU Sistem Perbukuan
Sebelumnya, Ikapi telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama melakukan promosi dan pengembangan literasi di sekolah-sekolah dan masyarakat.

Ikapi merupakan wadah para penerbit dan penerbit merupakan salah satu dari 10 pelaku perbukuan yang tercantum dalam UU Sistem Perbukuan.

Setelah kehadiran undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Di dalamnya tercakup tiga bidang, yakni pengembangan dan penyusunan buku, penilaian dan pengawasan buku, serta bidang pengembangan sumber daya dan sistem informasi perbukuan.

Pemerintah serius mengembangkan dunia perbukuan dan memberikan anggaran besar untuk pengadaan buku di sekolah-sekolah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengadaan buku tersebut sekarang menggunakan mekanisme e-Katalog.

Ikapi berkomitmen memenuhi amanat undang-undang tersebut tentang penyediaan buku bermutu, murah, dan merata. Namun, Ikapi berharap tidak sendirian memperjuangkan buku murah karena dapat mengorbankan aspek mutu.

Pekan lalu, para penerbit keberatan atas penetapan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS) oleh pemerintah yang cenderung memperlakukan buku sebagai barang cetakan semata.

Akibatnya, harga dari pemerintah itu dianggap terlalu rendah. Ikapi menilai di dalam setiap buku terdapat juga komponen penerbitan yang mencakup nilai karya intelektual penulis, editor, lay outer, distribusi, risiko, gudang, dan sebagainya.

"’Harga yang terlalu rendah dikhawatirkan berdampak kepada industri dan penulis yang tidak termotivasi,’’ ujar Rosidayati.

Pada akhirnya, hanya buku dengan kualitas rendah yang dapat memenuhi ketentuan HPS tersebut karena penulis dan penerbit berkualitas menolak buku mereka masuk e-Katalog.

Ikapi menaruh perhatian besar terhadap mutu penerbitan buku. Asosiasi penerbit ini akan membentuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) bagi dunia penerbitan dan berharap dapat meningkatkan kapasitas para penerbit termasuk sumber daya manusianya.


Editor : Zen Teguh