Bawaslu Amini Ada Pelanggaran di Situng, Fadli Zon: Harusnya Ada Sanksi ke KPU

Antara ยท Jumat, 17 Mei 2019 - 15:29 WIB
Bawaslu Amini Ada Pelanggaran di Situng, Fadli Zon: Harusnya Ada Sanksi ke KPU

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelanggaran dalam penginputan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dibacakan pada Kamis (16/5/2019) kemarin. Menurut dia, putusan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan lantaran tidak disertai sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau ada masalah Situng dan hitung cepat, seharusnya ada langkah memperbaiki. Berikan sanksi dong, karena kesalahan itu memberikan dampak yang merusak,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (17/5/2019).

Dia menilai sanksi tegas harus diberikan karena kesalahan input Situng telah berdampak buruk, serta menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan kepada institusi penyelenggara pemilu. Menurut Fadli, putusan Bawaslu semestinya tidak sekadar berhenti pada rekomendasi untuk memperbaiki Situng, tetapi harus ada pertanggungjawaban lain oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.

“Apa lantas yang dilakukan itu, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan ini. Seharusnya ada langkah lain selain untuk memperbaiki,” ujarnya.

BACA JUGA: Sidang Bawaslu Putuskan Situng dan Quick Count Langgar Aturan, Begini Reaksi KPU

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Situng. “Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng,” kata Ketua Majelis Bawaslu, Abhan, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di Jakarta, kemarin.

Pada kesimpulan putusan itu disebutkan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam Situng adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bawaslu juga menilai Situng merupakan prinsip keterbukaan informasi.


Editor : Ahmad Islamy Jamil