Bela Masyarakat Kurang Mampu, DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Antara ยท Senin, 16 September 2019 - 22:08 WIB
Bela Masyarakat Kurang Mampu, DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Ilustrasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR sepakat menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga. Kenaikan iuran tersebut dinilai memberatkan masyarakat ekonomi lemah.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan, peserta BPJS Kesehatan kelas tiga merupakan masyarakat kelas bawah. Mereka sangat merasakan dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kita tolak," ujar Dede di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Sementara kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas satu dan dua, para anggota dewan tidak secara tegas menolak. Pemerintah diminta mencarikan solusi terbaik dengan alasan kuat agar dapat diterima semua pihak.

BACA JUGA:

Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa 1 Oktober

Ini Alasan Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat

Menurutnya, pemerintah khususnya BPJS Kesehatan agar memperbaiki layanan jika resmi menaikkan iuran. Pada prinsipnya, kata dia kenaikan tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas bukan menutup devisit.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR Sri Mulyani mengaku usulan kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut dia, kenaikan iuran dengan besaran tersebut diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pada tahun ini diperkirakan membengkak hingga Rp32,8 triliun.


Editor : Kurnia Illahi