Belajar dari Polemik Yasonna, Pengamat: Menteri Sebaiknya Lepas Jabatan Partai

Antara ยท Minggu, 19 Januari 2020 - 19:37 WIB
Belajar dari Polemik Yasonna, Pengamat: Menteri Sebaiknya Lepas Jabatan Partai

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Peneliti dan pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai para menteri yang telah duduk dalam kabinet pemerintahan sebaiknya melepas jabatan yang melekat di partai. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari.

“Menurut saya sebaiknya secara etik para menteri yang berasal dari partai politik memang sebaiknya harus memilih, jika fokus menjadi menteri, tentu dengan melepaskan jabatan di partai politiknya,” ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Pernyataan Arya tersebut menyusul kritik dari berbagai pihak yang dialamatkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Yasonna dikritik lantaran ikut menghadiri konferensi pers PDIP merespons operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

Namun, belakangan Yasonna mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut bahwa kapasitasnya pada acara itu bukan sebagai menkumham, melainkan sebagai ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Dengan kapasitas itu, dia merasa berhak hadir dan mengumumkan pembentukan tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku.

“Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukum koordinatornya Pak Teguh Samudra,” kata Yasonna di Yogyakarta, Jumat (17/1/2020) lalu.

Menurut Arya, adanya menteri yang tetap aktif pada jabatan struktural di partai menimbulkan potensi konflik kepentingan. Hal tersebut juga akan merepotkan menteri yang bersangkutan. Dalam kasus Yasonna, dia akan menjalankan tugas-tugas sebagai ketua bidang hukum PDIP pada saat harus menjalankan tugas kementeriannya.

Arya mengatakan, sikap itu juga akan menimbulkan persepsi publik yang negatif terkait profesionalitas kabinet. Pada akhirnya, sikap para menteri yang seperti ini juga akan merugikan Presiden Joko Widodo. Arya pun berharap Presiden memiliki peraturan untuk menterinya agar bisa profesional menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebaiknya presiden punya kebijakan khusus untuk meminta menteri-menteri tersebut bekerja profesional sebagai pejabat publik. Ini untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini,” ujar Arya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil