Bendera

Salman Hasky ยท Senin, 05 November 2018 - 00:52 WIB
Bendera

Salman Hasky
Jurnalis iNews


REPUBLIK sedang gaduh karena bendera. Kalau ada yang tanya bendera Sumpah Pemuda seperti apa, tak usah repot-repot jawab, perdebatannya bisa tak berujung.

Jumat (26/10/2018), sejumlah massa di berbagai daerah protes insiden pembakaran bendera saat apel Hari Santri Nasional. Media sosial semacam Twitter menjadi kunci sebaran foto dan video aksi unjuk rasa setelah media mainstream senyap memberitakan karena dalil sensitif.

Anda yang tidak sepakat dengan alasan unjuk rasa barangkali migrain melihat jagat Twitter hari itu.

Dua hari berselang, NU menggelar istigasah kubro di lapangan Sidoarjo bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Coba intip kembali jagat Twitter. Mereka yang tidak sepakat aksi massa yang protes pembakaran bendera menjadikan acara istigasah NU sebagai kontra-narasi demontrasi dua hari sebelumnya, seraya bersenandung dengam dalil: pembakaran bendera hanya urusan beda perspektif. Tak ada hal prinsip yang terganggu apalagi harus sampai masuk neraka.

Karenanya, foto atau video massa di acara istigasah disebar di jagat Twitter dengan harapan akan menjangkau hingga tukang ojek online di gardu hansip gang sempit kota Jakarta sekalipun. Padahal, belum tentu istigasah NU dibuat untuk itu. Demikian fenomena Homo Twitterensies, manusia-manusia Twitter.

Mencomot dogma Cartesian: "Aku unjuk gigi maka aku ada", fenomena ini menjadi semacam perjudian di tengah masyarakat yang secara politik sedang terbelah, tak hanya di rimba raya media sosial tapi juga di kantong-kantong kota dan desa.

Para ahli politik dan media massa mainstreim sedikit memberi reklaksasi, jika fenomena demikian tak hanya terjadi di republik yang saya dan Anda semua cintai. Banyak negara yang juga sedang mengalaminya.

Euforia unjuk gigi seperti ini, sebagaimana dijelaskan panjang lebar Fransiscus Fukuyama, profesor politik dari Amerika, merupakan perjuangan mendapatkan pengakuan identitas di hadapan negara. Mulai dari perasaan ingin dihargai, aktualisasi kelompok di tengah masyarakat, hingga perjuangan memenangkan kontestasi politik seperti pemilu.

Meski politik identitas sedang jadi tren global, tapi Fukuyama mengingatkan ancaman serius, yakni menguatnya permusuhan sesama warga negara, mulai politisi, akademisi, hingga ibu-ibu yang biasa bergosip di arisan RT.

Politik Identitas: dosa dan taubat
Anasir-anasir yang didengungkan peneliti semacam Fukuyama, soal politik identitas dan demokrasi ikut digaungkan sebagian putra daerah Indonesia yang kebetulan jadi ahli politik dunia kampus. Dalilnya tentu saja masih sama: menguatnya permusuhan, risiko gesekan di tengah masyarakat, hingga hasrat politik minoritas yang terabaikan.

"Demokrasi macam apa yang dihasilkan di tengah permusuhan masyarakat kian meruncing akibat begitu kentalnya aroma politik identitas?" begitu kira-kira tanya para ahli.

"Apakah sampeyan mau orang seperti Donald Trump di Amrik atau Viktor Orban di Hungaria jadi presiden ini republik", demikian tanya manusia bertopeng di Pasar Senen.

Ada yang bilang, politik identitas ada karena ketidakadilan dan negara membiarkannya. Tidak adil, bukan hanya dari sisi kesempatan mendapatkan hidup sejahtera laksana orang-orang kaya Ibu Kota, tapi perasaan diberlakukan tak adil di hadapan hukum dan merasa tradisi dan prinsip hidupnya tak dihargai.

Mereka menganggap ini bukan lagi perkara si kaya versus si miskin, tapi perlakuan tak adil cuma gara-gara pilihan politik. Maka politik identitas mereka pakai sebagai strategi mendapatkan pengakuan negara. Ada persoalan harga diri dan ancaman nihilisme kelompok dalam pergulatan wacana di ruang publik.

Di hadapan massa, penganut paham ini akan menggaungkan sentimen kesamaan simbol dan nasib agar gerakan politik mendapat dukungan banyak pihak.

Itulah mengapa, kulit putih yang merasa terzalimi di negerinya memilih Trump untuk masuk Gedung Putih. Pun demikian dengan warga Hungaria, yang merasa tradisi mereka terancam karena globalisasi dan persatuan eropa, lebih aman jika memilih Orban.

Pertanyaannya, apakah politik identitas cocok dalam sistim demokrasi? Saya sedikit kasih jawaban menurut tafsir Fukuyama: jika tak mengancam kebebasan warga lain, maka yang demikian masih cucok dengan demokrasi. Catat: tanpa paksaan, kekerasan, apalagi persekusi.

Sialnya, permusuhan antarsesama masyarakat, dikompori politisi dan akademisi partisan. Dukungan mereka tentu saja sedikit banyak memberi legitimasi warga tetap musuhan, meski dengan tetangga. Saat mereka melakukan orkestra pernyataan di ruang publik, ada yang dilupakan: hati sebagian warga yang hancur berkeping-keping.

Jika negara ada untuk mengatur masyarakat, barangkali solusinya sederhana: pemerintah harus adil, harus berdiri di atas semua golongan, hukum tegak tak pandang bulu, menjauh dari prinsip kekuasaan hegemonik sebagaimana dibenci filsuf Antonio Gramsci.

Tapi jawaban sederhana dalam politik bisa mengundang perdebatan panjang, terlebih di tengah masyarakat yg sedang terbelah dan saling membenci.

Jika salah satu pihak salah, minta maaf saat Lebaran pun barangkali tak akan diterima. Pertanyaaannya kemudian, mau sampai kapan? Mari kita merenung, secara berjamaah lebih baik biar dapat pahala lebih banyak.

Editor : Zen Teguh