Bertemu Pemred Media Massa, Puan Sebut DPR Ingin Tingkatkan Kualitas UU

Felldy Utama ยท Kamis, 28 November 2019 - 17:29 WIB
Bertemu Pemred Media Massa, Puan Sebut DPR Ingin Tingkatkan Kualitas UU

Ketua DPR Puan Maharani bersilaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). (Foto: iNews.id).

JAKARTA, iNews.id – DPR berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang (UU) dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebagai implementasinya, dalam setahun direncanakan hanya 22 rancangan UU yang dibahas untuk disahkan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR berkeinginan untuk mengedepankan kualitas UU dibandingkan kuantitas. Keinginan ini disepakati masing-masing fraksi partai politik, badan legislasi (baleg) DPR, dan masing-masing komisi di DPR.

"Insyaallah kita kedepankan kualitas dari undang-undang. Jadi kami bersepakat setiap komisi itu nantinya hanya akan membuat dalam satu tahun, satu undang-undang, maksimal dua undang-undang. Jadi kalau ada 11 komisi, ke depannya hanya akan diajukan 22 undang-undang dari 11 komisi," kata Puan saat bersilaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, selama ini program legislasi nasional (prolegnas) berisi ratusan RUU. Namun, kenyataannya hanya sedikit UU yang berhasil disahkan. Pola ini yang akan diubah. Dengan demikian, kualitas menjadi penekanan.

Menurut Puan, apabila nanti masing-masing komisi di DPR mampu membuat UU lebih dari dua, pimpinan DPR tidak akan mempermasalahkan untuk diusulkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Jadi boleh tiga, tapi maksimal dua dulu. Karena kami berkeinginan bahwa UU yang akan dilakukan oleh DPR itu UU yang berkualitas," ujarnya.

Dalam silaturahmi ini, Puan juga menjelaskan mengenai fungsi penganggaran (budgeting) DPR. Dia menginginkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien serta berkeadilan.

Dengan penyusunan yang efektif, diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Hal ini juga menjadi semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

”Pemerintah ini kan kalau kita lihat Pak Jokowi menyampaikan ingin melakukan omnibus law terkait lapangan kerja. Nanti dalam diskusi kita akan buka itu seperti apa bagaimana posisi DPR, dan lain-lain," tuturnya.

Untuk fungsi pengawasan, DPR ingin memastikan bahwa pogram kerja pemerintah itu harus prorakyat dan bisa tersampaikan dengan baik dan benar.

"Bagaimana program pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan harapannya dan ter-deliver bukan sent saja tapi juga ter-deliver," kata dia.

Editor : Zen Teguh