Bertemu Pimpinan MPR, PKS Tegas Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Felldy Utama ยท Selasa, 26 November 2019 - 16:45 WIB
Bertemu Pimpinan MPR, PKS Tegas Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Presiden PKS Sohibul Iman (tiga dari kiri) bersama pimpinan MPR memberikan keterangan pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (26/11/2019). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan MPR mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meminta masukan atas wacana melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Dalam pertemuan itu, Presiden PKS Sohibul Iman tegas menolak jika amendemen dilakukan sebagai upaya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sohibul menekankan, wacana amendemen UUD 1945 harus didasarkan kepada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Dia tidak ingin wacana amendemen hanya didasarkan oleh kepentingan elite atau kelompok tertentu saja, tetapi harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak wacana amendemen UUD 1945," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Dia menuturkan, jika aspriasi dan kehendak rakyat Indonesia menginginkan untuk dilakukan amendemen UUD 1945, PKS akan memperjuangkan beberapa hal yang berkembang dari munculnya wacana tersebut.

Namun jika amendemen itu mengarah pada penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang belakangan ini tengah berkembang, PKS telah bersikap.

"PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode," kata dia.

PKS, kata Sohibul, berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasan, bukan justru memperbesar kekuasaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya kira kaidah-kaidahnya sudah kita pahami semuanya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut biasanya korupnya juga absolut," tuturnya.

Selain itu, PKS juga menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR. PKS tetap menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya," kata Sohibul.

Dalam kesempatan sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, pimpinan MPR menjelaskan kepada DPP PKS bahwa wacana masa jabatan presiden 3 periode berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Karena itu dia menampik jika wacana tersebut muncul dari lembaga MPR.

"Sehingga, kami pun tidak punya hak untuk membunuhnya karena ini adalah aspirasi daripada yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," ujar Bamsoet.

Editor : Zen Teguh