BW Sebut Ajakan Jokowi Berbondong-bondong Gunakan Baju Putih Pelanggaran TSM

Felldy Utama ยท Jumat, 14 Juni 2019 - 13:11 WIB
BW Sebut Ajakan Jokowi Berbondong-bondong Gunakan Baju Putih Pelanggaran TSM

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut seruan capres petahana Jokowi agar menggunakan baju putih saat pencoblosan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) atas pemilu yang bebas dan rahasia. Pelanggaran itu disampaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi saat menyampaikan pokok permohonan di sidang pendahuluan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyampaikan, capres nomor urut 01 itu secara sengaja menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke TPS pada 17 April 2019. Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian, menurut dia, bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019.

"Harusnya capres Paslon 01, yang juga presiden petahana, paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dengan asas kerahasiaan. Maka, instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," katanya dalam persidangan, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

BACA JUGA:

Beberkan Pokok Permasalahan, Tim Hukum Prabowo Kutip Teori Yusril dan Saldi

Prabowo-Sandi Tak Hadir Sidang, BW: Hatinya Dalam Ruangan Ini

Sidang Sengketa Pilpres 2019, Begini Alur Logika Argumentasi Prabowo-Sandi

Mantan komisioner KPK ini menambahkan, ajakan memakai baju putih juga merupakan pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas. Dia beranggapan, hal itu boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih.

"Meskipun, baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan capres Paslon 01 yang juga presiden petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat pemilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, dan karenanya melanggar asas pemilu yang bebas," ujarnya.

Menurut dia, pelanggaran asas-asas pemilu yang rahasia dan bebas bersifat terstruktur karena dilakukan langsung capres Paslon 01, yang juga presiden petahana, yang juga adalah pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia.

Dia juga menilai hal itu bersifat sistematis karena dengan matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS, untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan 17 April. Serta bersifat Masif, karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih, dan akhirnya bisa jadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019.

"Atas pelanggaran TSM yang mendasar dan menabrak asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Paslon 01 nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas asas-asas Pemilu yang sangat mendasar dan prinsipil, dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019," katanya.


Editor : Djibril Muhammad