Data KPK: 10 Kementerian Ini Memiliki Tingkat Kepatuhan LHKPN Terendah

Ilma De Sabrini ยท Senin, 14 Januari 2019 - 15:41 WIB
Data KPK: 10 Kementerian Ini Memiliki Tingkat Kepatuhan LHKPN Terendah

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: iNews/Dok)

JAKARTA, iNews.id – Kewajiban memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu bagian dari pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai upaya ini membutuhkan ketegasan pimpinan lembaga negara.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, apabila ada komitmen pimpinan lembaga negara bukan tidak mungkin tingkat kepatuhan LHKPN akan mencapai nilai sempurna.

“Hampir 100 persen kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansinya. Apabila menteri-nya bilang itu wajib dan orang tidak boleh promosi kalau tidak isi LHKPN, selesai semua, pasti ngisi. Karena itu, kami bilang kesepuluh kementerian terendah ini mohon komitmen dari pimpinan instansi tersebut dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhannya sampai 100 persen,” kata Pahala di Gedung KPK, Senin (14/1/2019).

Berikut 10 kementerian dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah berdasarkan tingkat Wajib Lapor (WL):

1. Kementerian Pertahanan terdapat 80 WL tapi baru 10 persen yang sudah melapor.

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat 315 WL, tapi baru 18,41 persen yang sudah melapor.

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 130 WL, tapi baru 19 persen yang sudah memberikan LHKPN.

4. Kementerian Pariwisata memiliki 106 WL, tapi karyawan yang meberikan LHKPN baru 26 persen.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki 14.216 WL tapi baru 28 persen yang melapor.

6. Kementerian Dalam Negeri memiliki 222 WL dan baru 37 persen yang melaporkan harta kekayaan.

7. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 155 WL. Namun pelapor baru 38 persen.

8. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 52 WL yang harus melaporlan LHKPN. Saat ini baru 42 persen yang melapor.

9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki 4.585 WL, Namun baru 45 persen yang melapor ke KPK.

10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki 84 WL, tapi baru 48 persen yang melaporkan LHKPN.


Editor : Khoiril Tri Hatnanto