Demo Mahasiswa Dinilai Tak terkait Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih 2019

Antara, Aditya Pratama ยท Senin, 30 September 2019 - 13:35 WIB
Demo Mahasiswa Dinilai Tak terkait Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih 2019

Ilustrasi, demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu lalu. (Foto: iNews.id/ Aditya Pratama).

JAKARTA, iNews.id - Demonstrasi mahasiswa belakangan ini dinilai perlu diapresiasi. Mahasiswa berkewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah.

Direktur Humas Duta Remaja Indonesia yang juga mantan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHAMKA Jakarta, Gifari Shadad R mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah ketua BEM. Dari komunikasi itu, demonstrasi yang dilakukan tidak ada rencana untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019.

"Apabila ada oknum-oknum yang sengaja ingin merusak instrumen demokrasi dengan melakukan gerakan penolakan pelantikan. Maka kami, Duta Remaja Indonesia sebagai platform milenial siap mengawal pelantikan Jokowi-Amin," ujar Gifari di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurutnya, mahasiswa dikenal sebagai intelektual organik yang harus menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memantik gerakan revolusioner. Gerakan tersebut harus murni dari hati nurani dan keresahan bersama.

"Tidak menjadi kuda yang diarahkan untuk kepentingan kelompok dan golongan," katanya.

Mahasiswa, kata dia harus kritis mengawal kebijakan pemerintah melalui jalur konstitusional. Bukan menimbulkan kegaduhan di mana-mana.

"Kita harus mencegah jangan sampai ada kepentingan yang merusak demokrasi dan menjatuhkan pemerintahan yang sudah terpilih secsra konstitusional," katanya.

Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuturkan, pelantikan presiden-wapres serta DPR merupakan amanat konstitusi.

"Pelantikan (presiden dan DPR) itu kan amanat konstitusi. Bagian dari tugas kita seluruh masyarakat Indonesia," kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Pelantikan presiden dan DPR, kata dia puncak dari hasil pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi kuat. Menurutnya, siapa pun, baik perorangan, kelompok, atau pihak mana pun yang mencoba menggagalkan pelantikan berarti melawan konstitusi.

"Kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan itu dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu," ujarnya, menegaskan.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk merapatkan barisan dan menyukseskan pelantikan yang menjadi amanat konstitusi. "Rapat hari ini nanti hasilnya meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa negara hadir dalam segala kondisi dan situasi. Jangan sampai nanti ada suara-suara sumbang nanti mengatakan tidak hadir, pemerintah tidak care dan sebagainya," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi