Dicecar 21 Pertanyaan, Permadi Jelaskan Isi Petisi soal Pilpres 2019

Irfan Ma'ruf ยท Jumat, 17 Mei 2019 - 21:12 WIB
Dicecar 21 Pertanyaan, Permadi Jelaskan Isi Petisi soal Pilpres 2019

Politikus Partai Gerindra Permadi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Politikus Partai Gerindra Permadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis (Kas Kostrad) Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zein. Dia diperiksa terkait kasus penyebaran berita bohong dan makar.

Selama pemeriksaan 4,5 jam itu, Permadi mengaku dicecar 21 pertanyaan. Salah satunya terkait pertemuan di rumah rakyat pada awal Mei.

"Kira-kira 15 lah, karena yang enam cuma sehat atau tidak dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan saya datang pada pertemuan pada Mei di rumah rakyat Jalan Tebet Timur Raya," ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

BACA JUGA:

Diperiksa Kasus Makar, Permadi Dijemput Polisi ke Bareskrim

Permadi Tak Hadir Pemeriksaan di Bareskrim terkait Tuduhan Makar Kivlan Zen

Dia menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan tersebut adalah memenuhi undangan sang tuan rumah. Dalam pertemuan itu, Permadi diminta mengisi 16 petisi, namun hanya empat yang diisi karena setuju. Dia pun membacakan isi petisi tersebut.

"Intinya kita mendukung perhitungan yang dilakukan oleh BPN yang memenangkan Prabowo, itu satu. Kedua, menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu melanggar peraturan pemilu dan peraturan lain, termasuk perhitungan suara dan sebagainya. Ketiga, aparat negara dinilai melakukan keberpihakan dan kalau paslon 1 melakukan itu, itu bisa dilakukan impeachment. Keempat, kami melakukan ini atas dasar UUD '45," tuturnya.

Dalam pertemuan di rumah rakyat tersebut, Parmadi mengungkapkan, hadir sejumlah tokoh nasional yang mendukung pasangan calon 02. Seperti Kivlan Zein, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal juga aktivis Eggi Sudjana.

"Yang datang para jenderal antara lain, Pak Kivlan datang belakangan, Pak Syarwan Hamid, Syamsu Djalal dan lain sebagainya. Lalu, ada Eggi Sudjana, ada Habib Muhsin, ada Habib Umar dan Kivlan Zein datang belakangan, terus Kivlan Zein berpidato intinya mengajak 'people power' di lapangan banteng, mengepung KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Politikus Partai Gerindra Permadi. (Foto: Okezone)

Sebagai sesama pendukung, dia mengaku tidak bisa mengatakan setuju atau tidak dengan adanya gerakan 'people power.' Setelah itu, dibuat kesepakatan melakukan aksi 'people power' di KPU dan Bawaslu. Namun, karena stroke yang menyerangnya Permadi tidak bisa hadir.

"Saya senang, masyarakat sekali pun tidak sebanyak yang saya inginkan telah melakukan 'people power' itu," ujar Permadi.

Seperti diketahui, pihak Bareskrim memeriksa Permadi sebagai saksi dalam kasus dugaan makar yang dilakukan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein. Surat pemanggilan Permadi tertuang dalam S.Pgl/1041-Subdit-I/V/2019/Dit Tipidum tertanggal 10 Mei 2019.

Kivlan dilaporkan seseorang ke polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.


Editor : Djibril Muhammad