DKPP Berhentikan Wahyu Setiawan dari Jabatan Komisioner KPU

Antara ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 16:43 WIB
DKPP Berhentikan Wahyu Setiawan dari Jabatan Komisioner KPU

DKPP membacakan hasil sidang etik Wahyu Setiawan, Kamis (16/1/2020). (Foto: Dok Humas DKPP)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan hasil sidang etik Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kamis (16/1/2020). DKPP resmi memberhentikan Wahyu Setiawan dari jabatan komisioner KPU.

"Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan dibacakan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad di Gedung DKPP Jakarta.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI sebagai pengadu untuk mengawasi pelaksanaan putusan. KPU diwajibkan melaksanakan putusan itu paling lambat tujuh hari setelah pembacaan.

BACA JUGA: Profil Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI yang Dikabarkan Terjaring OTT KPK

BACA JUGA: Begini Awal Mula Wahyu Setiawan Terima Suap dari Caleg PDIP

Berdasarkan putusan DKPP, Wahyu terbukti melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU. DKPP menggelar sidang etik dari Wahyu Setiawan dengan nomor perkara 01-PKE-DKPP/I/2020 itu sebagai tindak lanjut aduan dari Bawaslu.

Bawaslu mengadukan Wahyu Setiawan ke DKPP karena tidak dikenal proses berhenti antarwaktu komisioner KPU dengan alasan mengundurkan diri. Menurut UU Pemilu anggota KPU, provinsi, kabupaten dan kota dapat berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan secara tidak hormat.

Tiga hal yang diadukan Bawaslu untuk Wahyu Setiawan adalah melanggar sumpah janji jabatan, dianggap tidak mandiri, dan tidak profesional. Sebelumnya, DKPP menggelar sidang etik Wahyu Setiawan pada Rabu (15/1) yang digelar di Gedung KPK. Gedung KPK dipilih karena pertimbangan beberapa hal, salah satunya mengenai keamanan.

Editor : Rizal Bomantama