DPR Ingin Bentuk Pengadilan Khusus Pemilu di Bawah MA

Felldy Utama ยท Minggu, 02 Agustus 2020 - 20:58 WIB
DPR Ingin Bentuk Pengadilan Khusus Pemilu di Bawah MA

DPR berniat membentuk pengadilan khusus Pemilu. Keinginan itu seiring pembahasan RUU Pemilu. (Foto: ilustrasi/Antara).

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR akan membahas kembali wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu. Rencana ini menyusul rencana perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, keinginan membentuk pengadilan khusus pemilu itu sudah muncul pada Pemilu 2014. Semua fraksi partai politik di DPR saat itu bahkan sudah setuju untuk membahasnya.

Namun, wacana itu mentah lagi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang akan dilibatkan dalam pembahasan pengadilan khusu pemilu belum punya waktu.

"Tapi Mahkamah Agung waktu itu masih apa, mungkin karena beban kerjanya waktu itu masih terlalu banyak, isu tentang peradilan khusus pemilu ini tidak sampai tercapai. Jadi ini sudah menjadi wacana yang lama," kata Saan dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Menakar Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu', Minggu (2/8/2020).

Menurut dia, wacana tersebut sangat penting untuk dibahas kembali dalam RUU Pemilu yang tengah digodok Komisi II DPR ini. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat peradilan khusus itu perlu diwujudkan.

Pertama, supaya tidak ada kewenangan lebih dalam satu lembaga. Dalam konteks sekarang, persoalan yang timbul dalam tahapan pemilu ditangani Bawaslu. Bila muncul sengketa hasil, kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi.

"Kewenangan Bawaslu hari ini itu misal kalau kita analogikan, ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Jadi ada kewenangan yang memang menumpuk di satu lembaga," ujarnya.

Kedua, terkait dengan tumpang tindihnya keputusan. Dia mencontohkan soal uji materi di MA terkait dengan PKPU yang beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas. Padahal ada lembaga lain yang juga sudah memutuskan perselisihan hasil Pemilu.

Menurutnya, gagasan utama dari wacana ini yaitu pengadilan khusus pemilu ini tetap bernaung di bawah MA. Dengan begitu, kehadiran pengadilan khusus pemilu ini nantinya diharapkan bisa mempercepat proses sengketa pemilu.

Dia mencontohkan, bila terjadi sengketa di level kabupaten/kota, mengingat pengadilan ini di bawah naungan MA proses bisa diselesaikan di pengadilan tinggi setempat. Artinya, tidak mesti ditangani MA langsung. Hal berbeda dengan sekarang ini.

"Kalau sekarang, ada sengketa semua masuk Jakarta dari semua provinsi dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung. Sementara kalau ada pengadilan khusus pemilu kan bisa didistribusi ke setiap ibu kota provinsi, sehingga perkara bisa jadi lebih cepat," tutur dia.

Editor : Zen Teguh