DPR Minta Pemerintah Tak Represif Jika Ada Masyarakat Salat Idul Fitri di Masjid

Felldy Utama ยท Jumat, 22 Mei 2020 - 20:28 WIB
DPR Minta Pemerintah Tak Represif Jika Ada Masyarakat Salat Idul Fitri di Masjid

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - DPR meminta pemerintah tidak bersikap represif jika masih ada masyarakat yang menggelar salat Idul Fitri 1441 Hijriah berjamaah di masjid ataupun lapangan. Imbaun dari pemerintah untuk mencegah penularan pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah meminta masyarakat agar melaksanakan salat Idul Fitri dari rumah masing-masing. Namun, faktanya dia melihat selama Ramadan ini banyak umat Islam yang salat berjemaah di masjid-masjid.

"Jika saja nanti satu Syawal 1441 Hijriah ada warga atau umat kita yang tetap salat di lapangan atau di rumah, mohon kiranya kami dari DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan, tidak ada pembubaran ataupun namanya secara kekerasan," katanya dalam jumpa pers saat penetapan 1 Syawal 1441 Hijriah, di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Menurut Yandri, jika ditemukan kasus tersebut pemerintah lebih bisa mengedepankan dialog yang bagus dengan masyarakat setempat. Namun, jika pemerintah mengambil tindakan represif seperti pembubaran, dia menduga akan menimbulkan persoalan baru.

"Oleh karena itu kami juga dukung tadi Majelis Ulama Indonesia yang zona hijau kalau ada yang mau salat, saya kira tidak perlu dibubarkan Pak Menteri," ujarnya.

Permintaan ini, diutarakan atas dasar keluhan dari masyarakat yang melihat di sejumlah tempat seperti mal-mal yang sudah mulai buka, di sisi lain pemerintah justru membiarkan hal tersebut. Begitu juga, Yandri melihat sejumlah pasar yang sudah mulai disesaki masyarakat.

"Jadi kalau pasar boleh dibuka, mal boleh dibuka, saya kira kalau ada umat Islam yang dengan keyakinannya Insya Allah daerah zona hijau tidak ada yang terpapar Covid-19, maka mohon kiranya tidak dibubarkan atau tidak ada tindakan represif dari polisi, tentara, lurah, desa, camat, bupati, wali kota, dan sebagainya," tuturnya.

Editor : Djibril Muhammad