Evi Novida Gugat Putusan DKPP Pekan Depan

Felldy Utama ยท Jumat, 20 Maret 2020 - 08:03 WIB
Evi Novida Gugat Putusan DKPP Pekan Depan

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik menyampaikan pernyataan usai putusan DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai komisioner KPU, Kamis (19/3/2020). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap Evi Novida Ginting Manik dari posisi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evi menegaskan akan menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pekan depan.

"Saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan putusan DKPP. Dalam gugatan tersebut, saya akan menyampaikan alasan-alasan agar pengadilan dan publik dapat menerima adanya kecacatan hukum dalam putusan DKPP ini," kata Evi dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Dia mengatakan sekitar tiga hari ke depan dia akan mendaftarkan gugatan ke PTUN. Evi membeberkan sejumlah poin keberatan atas putusan DKPP tersebut.

Pertama, pengadu dalam putusan DKPP tersebut yaitu caleg Partai Gerindra, Hendri Makaluasc sudah mencabut pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019. Evi mengatakan pencabutan ini disampaikan langsung oleh Hendri kepada Majelis DKPP secara langsung dalam sidang dengan agenda menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

"Dua, akibat dari pencabutan pengaduan oleh pengadu maka diartikan pengadu sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan," ucap dia.

Ketiga, DKPP hanya memiliki kewenangan secara pasif mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu. Menurutnya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik.

"Pencabutan pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini," kata dia.

Dia menjelaskan, KPU RI dalam kasus ini juga hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konsitusi (MK). Evi menyebut MK yang berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

"Teradu VII, dalam hal ini saya dan KPU Rl tidak berwenang menafsirkan putusan MK tersebut dan hanya berwenang melaksanakan Putusan MK apa adanya," ujarnya.

Di samping itu, Evi melihat putusan DKPP ini tidak melaksanakan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan pleno pengambilan Keputusan dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP.

"Putusan DKPP ini hanya diambil oleh empat anggota Majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan," katanya.

Editor : Rizal Bomantama