Firli Bahuri: Putusan Praperadilan Nurhadi Jadi Ujian Independensi Lembaga Kehakiman

Riezky Maulana ยท Minggu, 19 Januari 2020 - 18:13 WIB
Firli Bahuri: Putusan Praperadilan Nurhadi Jadi Ujian Independensi Lembaga Kehakiman

Mantan Sekretaris MA Nurhadi ketika mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (6/11/2018). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak).

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kesimpulan praperadilan yang diajukan tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketua KPK Firli Bahuri pun meyakini proses penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan KPK sesuai koridor hukum.

Karenanya, Firli meminta hakim PN Jakarta Selatan dapat memberikan putusan secara adil dan trasnsparan agar bisa menghapus cap buruk terhadap lembaga peradilan di masyarakat. Menurut Firli, putusan hakim ini akan menjadi ujian independensi bagi peradilan dalam memutus perkara secara adil dan transparan.

“Mengingat pemohon NH (Nurhadi) ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatan sebagai sekretaris Mahkamah Agung, dan kuatnya stigma di masyarakat masih adanya mafia kasus dan mafia peradilan,” ungkap Firli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Menurut Firli, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang saat ini sedang dibangun kembali oleh MA. Dia juga berharap MA dan peradilan di bawahnya dapat menunjukkan komitmen antikorupsi dan citra yang bersih.

“Harapannya, para pencari keadilan masih dapat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat ditemukan di ruang-ruang pengadilan,” katanya.

Oleh karena itu, KPK dalam menginginkan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan Nurhadi dengan amar putusan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Nurhadi dan rekanannya. “Setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima,” ucap Firli.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Nurhadi sebagai tersangka suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, juga ditetapkan tersangka. Selain dua orang tersebut, dalam perkara ini KPK juga menetapkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu berdasarkan hasil pengembangan perkara serupa yang telah disidik sebelumnya.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015–2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saut Situmorang, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Nurhadi diduga menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara di MA senilai Rp46 miliar. Suap itu berasal dari perkara perdata PT MIT. Nurhadi diduga menerima uang dari tersangka HS senilai Rp33,1 miliar. Nurhadi juga diduga menerima uang melalui tersangka RHE dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 dengan total sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.


Editor : Ahmad Islamy Jamil