Gerindra Usul Jokowi Undang Ketum Parpol Non-Koalisi untuk Bahas UU KPK

Felldy Utama ยท Senin, 07 Oktober 2019 - 16:30 WIB
Gerindra Usul Jokowi Undang Ketum Parpol Non-Koalisi untuk Bahas UU KPK

Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas (Foto: Okezone).

JAKARTA, iNews.idPartai Gerindra mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membuka ruang diskusi tentang Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya dengan koalisi partai politik pendukungnya. Pembicaraan perlu juga melibatkan parpol di luar koalisi.

Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan, jika Jokowi ingin mempertimbangkan lebih jauh soal UU KPK hasil perubahan, dia harus mendengar semua masukan dari fraksi-fraksi partai politik di parlemen. Dengan demikian, tak cuma dari koalisinya saja, tapi juga dari paprol non-pemerintah.

"Sekarang kan 9 parpol yang punya perwakilan di DPR. Kemarin dengan koalisinya sudah, nah sekarang di luar koalisi. Tidak ada salahnya presiden mengundang, meminta pendapat terhadap ketua ketua umum partai politik yang ada," kata Supratman, di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan, saat ini untuk merespons penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK bisa dilakukan dengan cara lain di luar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yaitu judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) atau legislatif review di DPR.

Menurut dia, untuk menempuh mekanisme JR di MK, kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Ini karena UU tersebut sampai sekarang belum diundangkan. Karena itu, paling berpeluang yakni legislatif review di DPR.

"Kalau komunikasi politik antara presiden dengan DPR beserta kemungkinan dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai politik, maka jalan ketiga melakukan legislatif review itu sangat mungkin bisa dilakukan. Tapi itu terserah tergantung pertimbangan dan kalkulasi politik presiden," ujar dia.

Presiden Jokowi pada pekan lalu mengadakan pertemuan dengan lima ketua umum beserta sekjen parpol koalisinya untuk melakukan pembahasan isu terkini, salah satunya UU KPK.

Dalam pembahasan itu, parpol koalisi mengusulkan kepada presiden terkait penerbitan Perppu sebagai opsi terkahir. Mereka berpendapat masih ada jalur lain yang bisa ditempuh. Opsi tersebut yakni melakukan legislatif review.


Editor : Zen Teguh