Hari Ini, Dua Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK

Ilma De Sabrini · Jumat, 11 Januari 2019 - 21:00 WIB
Hari Ini, Dua Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: iNews.id/Dok)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tersangka kasus suap DPRD Sumatra Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban. Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu ditahan di Rutan KPK setelah menyerahkan diri, Jumat (11/1/2019).

Ferry sempat buron sekitar empat bulan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut‎. Saat ini perkara tersebut telah masuk ke proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Selain Ferry, KPK juga menahan tersangka dalam kasus yang sama, Dermawan Sembiring. Mereka ditahan selama 20 hari pertama.

Dermawan ditahan usai memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka, Jumat (11/1/2019). Dia dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Penahanan kedua tersangka tersebut melengkapi 38 anggota DPRD Sumut yang sudah dijebloskan ke penjara oleh KPK.

“Dengan demikian, anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam penyidikan yang telah diumumkan sejak 3 April 2018 lalu telah dilakukan penahanan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

BACA JUGA: Istri Antar Buronan Suap DPRD Sumut Ferry Suando Serahkan Diri

Dia menambahkan, dalam perkara ini, tersangka Dermawan telah mengembalikan uang kepada KPK sekitar Rp150 juta. “Tersangka DS merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang kepada KPK sekitar Rp150 juta. Kami hargai sikap kooperatif tersebut yang tentu saja akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan kepada yang bersangkutan,” ucap dia.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Diduga tersangka menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang masing-masing sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta. Uang itu diduga untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun 2012-2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013-2014.

Seluruh tersangka dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. 


Editor : Khoiril Tri Hatnanto