Ini 14 Perubahan dalam UU MD3 yang Baru Disahkan di DPR

Koran SINDO, Mula Akmal ยท Senin, 12 Februari 2018 - 22:14 WIB
Ini 14 Perubahan dalam UU MD3 yang Baru Disahkan di DPR

Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3, meski dua fraksi walkout yakni Fraksi PPP dan Nasdem. (Foto: iNews.id/ Dok)

JAKARTA, iNews.id – Setelah melewati proses dan perdebatan panjang, DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan  DPRD (UU MD3) melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Dua fraksi menolak pengesahan revisi UU MD3 karena dinilai sarat dengan muatan pragmatisme dan kepentingan. Keduanya adalah Fraksi Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain pasal tentang penambahan kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR, ada banyak perubahan lain dalam UU MD3 yang baru saja disahkan itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.

"Penyempurnaan jumlah pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam pemilu sehingga merepresentasikan rakyat," jelasnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan sebanyak 14 poin perubahan dalam UU MD3.

Pertama, penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Kedua, perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari presiden dan DPR, maupun RUU yang diajukan DPD.

Ketiga, pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau masyarakat yang akan melibatkan kepolisian.

Keempat, penggunaan hak interpeletasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara.

Kelima, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Keenam, penambahan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum.

Ketujuh, perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD.

Kedelapan, kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I.

Kesembilan, penambahan mekanisme pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket.

Kesepuluh, penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas.

Kesebelas, penambahan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan Perda dan Perda.

Keduabelas, menambah kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Ada penambahan rumusan terkait pelaksanaa tugas Badan Keahlian Dewan.

Ketigabelas, penambahan jumlah dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan hasil Pemilu 2014.

Keempatbelas, ketentuan mengenai mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pemilu tahun 2019.

Editor : Azhar Azis