Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah RI Didesak Tuntut Israel

iNews.id ยท Sabtu, 16 November 2019 - 11:03:00 WIB
Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah RI Didesak Tuntut Israel
Ketua INH, Luqmanul Hakim. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Sejak Selasa (12/11/2019) lalu, Israel kembali menggempur Jalur Gaza melalui udara dan darat di perbatasan dengan menargetkan sejumlah petinggi perlawanan dan warga sipil. Serangan Zionis yang hingga Jumat (15/11/2019) kemarin masih berlangsung itu, telah menewaskan setidaknya 34 warga sipil dan melukai ratusan lainnya, termasuk anak-anak dan perempuan. 

Merespons peristiwa itu, International Networking for Humanitarian (INH) mengutuk secara keras tindakan Israel yang menargetkan warga sipil. Lembaga kemanusiaan yang lahir pada masa Agresi Israel ke Jalur Gaza 2018 itu menilai tindakan keji militer Zionis tersebut telah menyalahi HAM internasional. 

Ketua INH, Luqmanul Hakim melaporkan, tim relawannya yang mayoritas berada di Jalur Gaza telah turun ke beberapa lokasi serangan yang menimpa warga sipil yang meninggal. Bahkan, korban yang berjatuhan akibat serangan itu terus berdatangan ke beberapa rumah sakit besar di sana termasuk RS Assyifa dan RS Indonesia di Gaza. 

INH pun mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara tegas mengecam Israel dan membuat catatan merah agar menjadi fokus perhatian untuk dibawa ke forum internasional saat nanti Indonesia menjabat anggota tidak tetap Dewan HAM PBB tahun depan. "Negara ini sudah jelas prinsipnya, makanya tinggal ketegasan dari pemerintah saja untuk terus mendesak internasional agar berani menuntut Israel di ranah global," ungkap Luqman lewat siaran pers yang diterima di Jakarta, akhir pekan ini. 

Indonesia mendapat suara dukungan negara terbanyak untuk menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Menurut Luqman, kesempatan kedua Indonesia terlibat di Dewan HAM PBB itu harus dimanfaatkan Pemerintah RI untuk mendesak Israel sampai pada titik ujung agar mengakhiri segala jenis pelanggaran HAM di Palestina. Termasuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga di Tepi Barat, mencaplok tanah warga, serta agresi udara yang menarget sipil seperti saat ini. 

Di samping itu, kata Luqman, pemerintah harus sadar bahwa sejak awal Indonesia merdeka, pemimpin revolusi Soekarno pernah mengatakan negara ini tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Pernyataan Bung Karno itu terkenal melalui kutipannya “Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula Indonesia menentang penjajahan yang dilakukan Israel.” 

“Pernyataan Soekarno tersebut haruslah menjadi pedoman kebijakan Negara Indonesia dalam memandang konflik Palestina-Israel yang sampai hari ini belum selesai,” ucap Luqman.

Editor : Ahmad Islamy Jamil