Jaksa Agung Diminta Percepat Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Koran SINDO, Mula Akmal ยท Rabu, 28 Maret 2018 - 22:21 WIB
 Jaksa Agung Diminta Percepat Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Jaksa Agung HM Prasetyo. (Foto: Sindonews/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR mendesak kepada Jaksa Agung HM Prasetyo agar mempercepat penanganan perkara eksekusi terhadap terpidana mati narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap meminta Jaksa Agung HM Prasetyo memberi atensi khusus dengan melakukan percepatan penyelesaian tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian.

"Termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membantu negara dalam memerangi kejahatan narkoba," ujarnya dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menambahkan, para terpidana mati kasus narkoba yang kasusnya sudah inkracht harus segera dieksekusi. Argumen hak asasi manusia (HAM) tak bisa menghalangi eksekusi lantaran narkoba sudah merusak anak bangsa.

"Tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba yang sudah inkrah. Narkoba sudah menjadi musuh utama anak bangsa ini. Narkoba sudah marak sampai ke dusun-dusun," ucapnya.

Walau dunia internasional menentang pemberlakuan hukuman mati karena alasan penegakan HAM, sambungnya, tapi dunia juga perlu tahu, korban narkoba di Indonesia sudah terlalu banyak berjatuhan akibat ulah para bandar, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Junimart mengungkapkan, ada orang yang diberi permen ternyata narkoba dan akhirnya menjadi ketergantungan. Fakta miris ini perlu dipahami juga oleh dunia internasional agar tak melulu mengusung HAM dalam menentang eksekusi mati kasus narkoba.

"Kita setuju dengan Kapolri yang ingin menembak di tempat pelaku yang melawan. Atau kalau dia sudah menjadi target polisi, bila masih melawan bisa ditembak mati di tempat," jelasnya.

Para bandar yang tertangkap, lanjut Junimart, kerap berlindung di balik istilah pemakai bila tertangkap untuk mendapat keringanan hukuman. Pengedar dan pemakai, tegasnya, sama saja hukumannya dan harus segera diambil tindakan. Peninjauan Kembali (PK) juga tak menghalangi eksekusi. Apalagi, eksekusi bagi WNA yang menjadi bandar atau pengedar.


Editor : Azhar Azis