Jawab Kritikan ICW soal Buron Djoko Tjandra, BIN: Perburuan Koruptor Tertutup

Irfan Ma'ruf ยท Kamis, 30 Juli 2020 - 17:31 WIB
Jawab Kritikan ICW soal Buron Djoko Tjandra, BIN: Perburuan Koruptor Tertutup

Tangkapan layar Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto.

JAKARTA, iNews.id - Badan Intelijen Negara menjawab kritikan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal buron Djoko Tjandra. BIN menegaskan perburuan koruptor dilakukan secara tertutup.

"Hingga saat ini, BIN terus melakukan koordinasi dengan lembaga intelijen baik dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup," kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya seperti diterima iNews.id di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Operasi tertutup itu, dia mengungkapkan, seperti dilakukan BIN yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yakni menangkap mantan Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo di Kamboja pada 2015 dan Samadikun Hartono di China pada 2016. Sedangkan pada buron Maria Pauline Lumowa, BIN bekerja sama dengan Kemenkum HAM, yang menjadi ujung tombak.

"Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN memiliki perwakilan di luar negeri, termasuk dalam upaya mengejar koruptor," ujar Wawan.

Namun, dia menuturkan, tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. BIN, menurut Wawan juga bertindak sebagai lembaga koordinator intelijen negara dan melakukan koordinasi dengan penyelenggara intelijen negara lainnya seperti intelijen TNI, polisi, kejaksaan dan dari intelijen kementerian.

"Berdasarkan Pasal 20, UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri," kata Wawan.

Dia memaparkan, BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN hanya memberikan masukan kepada presiden yang sifatnya strategis, menyangkut keamanan negara. "BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sehingga laporan BIN langsung ke presiden tidak disampaikan ke publik," ujar Wawan.

UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri.

Sebelumnya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena dinilai gagal mendeteksi buron Djoko Tjandra. Evaluasi itu karena Djoko Tjandra bebas masuk ke Indonesia.

"ICW mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan karena terbukti gagal mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Editor : Djibril Muhammad