Jokowi Bahas Omnibus Law dan Jiwasraya Bersama Parpol Koalisi

Felldy Utama ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 13:02 WIB
Jokowi Bahas Omnibus Law dan Jiwasraya Bersama Parpol Koalisi

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan tertutup dengan partai politik (parpol) koalisi di parlemen, Selasa (14/11/2020) kemarin. Jokowi disebut membahas omnibus law dan kasus dugaan korupsi Jiwasraya bersama parpol koalisi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani mengatakan pertemuan itu benar terjadi. Arsul menjelaskan Jokowi pada awal pertemuan mengajak unsur partai koalisi membahas finalisasi omnibus law dan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Di sana Pak Jokowi menyampaikan perkembangan terkini tentang rencana pengajuan omnibus law. Kemudian tentang rancangan undang-undang pemindahan ibu kota,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

BACA JUGA: Apresiasi Kejagung, Bamsoet: Jangan Berhenti pada Penetapan 5 Tersangka Saja

Arsul mengatakan Jokowi menargetkan omnibus law bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja. “Omnibus law sudah masuk tahap finalisasi oleh pemerintah dan akan segera disahkan. Presiden memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja," ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan omnibus law yang menjadi prioritas Presiden Jokowi adalah mengenai cipta lapangan pekerjaan. Jokowi berharap omnibus law selesai sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Indonesia.

“Kami menunggu rancangan omnibus law itu diserahkan ke DPR. Kalau sudah diserahkan tentu omnibus law bisa disahkan sebelum HUT ke-75 kemerdekaan,” kata dia.

BACA JUGA: Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Terancam Penjara 20 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Selain membahas Omnibus Law, Arsul mengatakan Presiden Jokowi turut membahas dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Menurutnya pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengembalikan kerugian nasabah.

“Presiden mengatakan sedang menyiapkan langkah-langkah pengembalian kerugian nasabah secara bertahap. Tapi hal tersebut memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat,” ujar Arsul.

Editor : Rizal Bomantama