Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Respons Prabowo

Aditya Pratama · Kamis, 07 November 2019 - 19:32 WIB
Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Respons Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan jabatan wakil panglima TNI. Keputusan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober lalu.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut berkomentar mengenai kehadiran perpres tersebut. Mantan pangkostrad itu menyatakan, dia menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Jokowi selaku kepala negara.

“Itu (wakil panglima TNI) sepenuhnya hak prerogatif persiden,” ujar Prabowo di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, setneg.go.id, Kamis (7/11/2019), jabatan wakil panglima TNI tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pasal itu menyebutkan, unsur pimpinan Markas Besar TNI terdiri atas panglima dan wakil panglima.

Pasal 14 perpres itu menjelaskan, wakil panglima TNI adalah koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan insteroperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Seperti halnya panglima, jabtan wakil panglima juga diisi oleh perwira tinggi (pati) berpangkat bintang empat (jenderal/laksamana/marsekal).

Jabatan wakil panglima TNI terakhir kali dipakai 20 tahun lalu, sebelum akhirnya dihapus Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur melalui keppres tertanggal 20 September 2000. Orang yang terakhir menduduki jabatan wakil panglima TNI adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang kini menjadi menteri agama di Kabinet Indonesia Maju.

Setelah Fachrul, tidak ada lagi jabatan wakil panglima praktis hilang dalam struktur organisasi TNI. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat menjabat panglima TNI pernah mengusulkan agar jabatan itu dihidupkan lagi. Namun, Presiden Jokowi baru bisa merealisasikan usulan itu sekarang dengan diterbitkannya Perpres Nomor 66/2019.


Editor : Ahmad Islamy Jamil