Jokowi: Rakyat Tak Sabar Ingin Lihat Indonesia Bebas Korupsi

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 13 Maret 2019 - 21:59 WIB
Jokowi: Rakyat Tak Sabar Ingin Lihat Indonesia Bebas Korupsi

Presiden Jokowi menerima Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay).

JAKARTA, iNews.id, - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja cepat Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang telah merumuskan strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi. Stranas harus segera dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia bersih dari segala praktik rasuah.

Menurut Jokowi, jika tidak dilaksanakan, stranas tidak ubahnya dokumen berdebu. Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada seluruh pihak untuk bekerja sama dalam pemberantasan korupsi sehingga Indonesia dapat menjadi negara berintegritas.

Jokowi menuturkan, Stranas Pencegahan Korupsi dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018. Di dalam perpres ini terkandung semangat seluruh pihak harus berkolaborasi untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi.

“Fokus Stranas Pencegahan Korupsi sudah jelas dalam tiga hal, yang pertama perizinan dan tata niaga, yang kedua keuangan negara, ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” kata Jokowi usai menerima Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Jokowi menegaskan, apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan jangan hanya dibaca, agar semuanya dilakukan bersama-sama, berkolaborasi.

“Jangan lagi ada ego-ego kementerian, ego-ego sektoral, karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat dan merasakan ingin merasakan Indonesia yg bebas dari korupsi,” ujarnya

Tim Nasional Pencegahan Korupsi siang tadi menyerahkan dokumen yang berisikan stranas pencegahan korupsi. Dalam dokumen itu tersusun 11 rencana aksi dan 24 sub-rencana aksi pencegahan korupsi. Di antara 11 rencana aksi tersebut, tim nasional akan fokus pada kemudahan perizinan.

Hadir dalam acara ini antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menpan dan RB Syafruddin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Jaksa Agung M Prasetyo.


Editor : Zen Teguh