Jumlah Penyidik Kasus Novel Baswedan Hampir 2 Kompi tapi Tak Efektif

Antara ยท Jumat, 07 Desember 2018 - 05:29 WIB
Jumlah Penyidik Kasus Novel Baswedan Hampir 2 Kompi tapi Tak Efektif

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. (Foto: SINDOphoto).

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kasus tersebut sampai saat ini belum menemui titik terang sejak lebih dari 600 hari dilaporkan.

Dalam laporannya, Ombudsman meminta kepolisian mengurangi jumlah penyidik yang ditugaskan menangani kasus tersebut. Menurutnya, jumlah penyidik dengan hasil yang dicapai tidak berbanding lurus.

"Dalam penanganan kasus Novel Baswedan, jumlah penyidik yang terlibat mencapai 172 personel dari Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala dalam konferensi persnya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Dari sisi jumlah personel menunjukkan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus tersebut. Namun, prosesnya kurang efektif dan efisien. "Jumlahnya mencapai sekitar dua kompi," ucapnya.

Penanganan kasus Novel, seharusnya berpatokan terhadap rencana penyidikan yang matang, sehingga personel yang terlibat efektif dan proporsional. Maka itu dia mengusulkan agar kepolisian merencanakan dan penataan ulang penyidikan, termasuk menyusun kembali penyidik yang akan dipertahankan maupun sebaliknya.

"Penyidikan yang efisien ini ada aturannya, khususnya Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan," katanya.

BACA JUGA:

Jalan Gelap Teror Novel Baswedan, KPK Harap Polri Tak Angkat Tangan

Terima 1.054 Laporan Seleksi CPNS, Ombudsman Keluarkan Rekomendasi

Selain, jumlah penyidik yang dinilai kurang efisien, pihaknya menemukan tiga maladministrasi penanganan kasus Novel Baswedan oleh Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya. Temuan mencakup surat perintah tugas yang tidak mencantumkan lama penugasan, pengabaian petunjuk kejadian dari pihak Novel Baswedan sebagai korban, dan kelalaian serta kurang cermatnya penyidik dalam mengurusi administrasi penyidikan (mindik).

Sejak 11 April 2017 sampai September 2018, Ombudsman mengadakan pemeriksaan administrasi terkait penyidikan kasus Novel Baswedan ke pihak Polsek Kelapa Gading, Polrestro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan korban Novel Baswedan.

Pascalaporan akhir hasil pemeriksaan diserahkan ke perwakilan kepolisian. Ombudsman memberikan waktu 30 hari bagi kepolisian untuk melakukan koreksi terhadap empat poin maladministrasi yang ditemukan tersebut.


Editor : Kurnia Illahi