Kapolri Pantau Pengamanan Kawasan MK Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 13 Juni 2019 - 11:07 WIB
Kapolri Pantau Pengamanan Kawasan MK Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rabu (13/6/2019) memantau pengamanan kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang sengketa hasil Pilpres 2019. (Foto: iNews.id/ Wildan Catra Mulia).

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kamis (13/6/2019) memantau pengamanan kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimulai pada Jumat (14/6/2019). Sedikitnya 17 ribu personel diturunkan untuk mengamankan sidang MK hingga 28 Juni mendatang.

"Sehingga pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17 ribu, termasuk yang dari daerah-daerah saya tidak pulangkan. Sudah 1,5 bulan di sini, baik dari Brimob atau Sabhara. Mereka bergabung dengan kekuatan yang di Jakarta, baik dari Mabes dan Polda," ujar Tito di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Tito mengatakan, selain Polri, personel TNI juga diturunkan untuk membantu pengamanan kawasan MK. Sedikitnya 16 ribu personel TNI siap berjaga mengamankan kawasan Medan Merdeka.

BACA JUGA:

Pemerintah Tak Batasi Akses Medsos saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres di MK

Polisi Kesulitan Ungkap Penyebab Kematian Korban Kerusuhan 22 Mei

"Ini juga sama standby sesuai kebutuhan dan sesuai istilahnya kirtap, perkiraan cepat intelejen. Kirtap intelejen kita lakukan setiap hari," katanya.

Secara tegas dia melarang pihak mana pun berdemonstrasi di depan Gedung MK. Sikap tegas ini belajar dari demonstrasi sebelumnya yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei di depan Gedung Bawaslu.

"Kita enggak mau ambil risiko, kali ini tidak boleh ada aksi apa pun di depan MK karena itu mengganggu jalan umum karena Jalan Merdeka Barat itu jalan protokol," ucapnya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Capres Prabowo Subianto yang ikut mengimbau warga untuk tidak turun ke jalan berdemonstrasi. Imbauan Prabowo itu dinilai bisa meredam masyarakat daerah datang ke Jakarta.

"Dari kami tentunya berterima kasih dan mengarahkan masyarakat tidak perlu untuk datang berbondong-bondong dan mempercayakan proses yang ada ke MK," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi