Karut Marut Upah Minimum 2022, Refleksi atas PP 36/2021

Sindonews ยท Kamis, 02 Desember 2021 - 14:10:00 WIB
Karut Marut Upah Minimum 2022, Refleksi atas PP 36/2021
UMP 2022 hanya naik 1,09 persen memicu protes dari serikat pekerja (Foto: Antara)

Mohamad Anis Agung Nugroho
Direktur Eksekutif Kemitraan Kerja

UPAH minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 telah ditetapkan pekan lalu oleh para gubernur dengan besaran kenaikan rata-rata 1,09 persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan menetapkan UMK.

Meskipun mendapatkan tekanan dari buruh karena kenaikannya sangat kecil, gubernur tetap ketuk palu. Bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor, tidak naik sama sekali karena UMK-nya saat ini sudah melebihi batas atas upah minimum yang juga dihitung berdasarkan PP 36/2021.

Diskusi di ruang publik tidak hanya didominasi oleh kebijakan upah minimum, tetapi juga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan formil terhadap UU 11/2020. Seperti kita tahu, PP 36/2021 adalah produk turunan dari UU 11/2020 yang dinyatakan inskonstitional bersyarat oleh MK.

Menurut MK, inskonstitional bersyarat berarti, UU 11/2020 tetap berlaku, tapi harus diperbaiki dalam 2 tahun. Kalau tidak, akan dinyatakan inskonstitutional permanen. Keputusan ini memicu perdebatan baru tentang keabsahan UU 11/2020. Serikat pekerja/buruh menganggap UU 11/2020 cacat dan tidak bisa dipakai, termasuk aturan turunannya, yaitu PP 36/2021 tentang Pengupahan.

PP 36/2021 juga menghapus upah minimum sektoral (UMS) dan memberikan pengecualian usaha mikro dan kecil dari kewajiban membayar upah minimum. Berbeda dengan PP 78/2015, PP 36/2021 menggunakan formula baru dengan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dari daerah yang bersangkutan.

PP 36/2021 ini juga memperkenalkan formula untuk menghitung batas atas, sehingga upah minimum di sebuah daerah tidak naik jika besarannya melebihi batas atas. Variabel yang digunakan untuk menghitung batas atas adalah rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, serta rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Dan perubahan lainnya adalah ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati PP 36/2021.

Editor : Anton Suhartono

Bagikan Artikel: