Kasus Impor Bawang Putih Legislator PDIP, KPK Periksa Pejabat Eselon I Kemendag

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 17 September 2019 - 12:30 WIB
Kasus Impor Bawang Putih Legislator PDIP, KPK Periksa Pejabat Eselon I Kemendag

Legislator PDIP, I Nyoman Dhamantra. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih melakukan penyidikan terhadap kasus suap impor bawang putih yang melibatkan legislator PDIP, I Nyoman Dhamantra. Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Made Ayu Ratih dari unsur swasta. “Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra) terkait kasus impor bawang putih,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Terkait dengan proses penyidikan tersebut, tim KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat seperti kantor I Nyoman Dhamantra di Kompleks Parlemen Senayan; ruang kerja Oke Nurwan di Kemendag, dan; ruang kerja Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan) pada 12 Agustus 2019. Sejumlah barang bukti pun telah dikantongi oleh penyidik.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri, dan Elviyanto yang diduga sebagai penerima suap, serta; Chandry Suanda alias Afung (swasta), Doddy Wahyudi (swasta), dan Zulfikar (swasta) yang diduga sebagai pihak pemberi.

BACA JUGA: Kasus Impor Bawang, KPK Perpanjang Masa Penahanan 6 Tersangka untuk 40 Hari

KPK menduga Chandry meminjam uang Rp2,1 miliar kepada Zulfikar untuk mulunasi kesepakatan pembayaran fee Rp3,6 miliar untuk Nyoman Dhamantra dalam menuliskan pembuatan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan.

Sebagai, pihak yang penerima suap Nyoman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil