Kasus Korupsi APBN, 2 Politisi PPP Akui Terima Uang

Koran SINDO, Sabir Laluhu ยท Senin, 03 Desember 2018 - 21:09 WIB
Kasus Korupsi APBN, 2 Politisi PPP Akui Terima Uang

Sidang kasus korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di 10 kabupaten kota, menghadirkan sejumlah saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12/2018). (Foto: Koran SINDO/Sabir Laluhu)

JAKARTA, iNews.id – Dua politisi PPP, Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono, mengakui menerima uang dari terdakwa penerima suap dan gratifikasi Yaya Purnomo dalam kasus korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di 10 kabupaten kota. Uang yang diterima Irgan dan Puji dari Yaya berasal dari pemberi uang lainnya.

Irgan Chairul Mahfiz adalah ‎anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP sekaligus Ketua DPP PPP. Sementara, Puji Suhartono adalah wakil bendahara umum DPP PPP sekaligus mantan ketua DPW PPP Provinsi Bali dan pemilik PT Dewata Lestari Indotama.

Irgan dan Puji bersama tiga orang lainnya yakni auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arif Fadillah, Kepala BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara Agusman Sinaga, dan Suryadi Sihombing (sopir Agusman) selaku sopir dari  bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/12/2018).

Mereka hari ini menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Yaya Purnomo‎ yang pada saat terungkapnya kasus ini menjabat kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Kini, Yaya sudah dipecat dari jabatannya di Kemenkeu.

Perkara yang menjerat Yaya dalam kasus ini yaitu suap dan gratifikasi pengurusan alokasi tambahan DAK dan DID di 10 daerah pada APBN 2017, APBN 2018, dan RAPBN Perubahan 2018. Dalam kesaksiannya, Agusman Sinaga menyatakan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pernah mengajukan DAK TA 2018 dengan total lebih Rp504,734 miliar. Agusman ditugasi Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus untuk mengurusi DAK bidang jalan dan kesehatan.

Dari permohonan DAK tersebut, ada anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan tapi belum dapat di-input dalam sistem Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga tidak dapat dicairkan. Agusman lantas meminta bantuan Yaya Purnomo. Yaya menyanggupi dan meminta fee (suap) Rp400 juta.

BACA JUGA: Saksi Kasus Korupsi: Romy PPP Sebut Pejabat Kemenkeu 'McLaren'

Beberapa waktu kemudian, Agusman dihubungi Yaya untuk mengirimkan uang Rp20 juta ke rekening Irgan Chairul Mahfiz disertai nomor rekening BNI Irgan. Agusman menyuruh Aan Sarya Panjaitan mentransfer uang tersebut ke rekening Irgan pada awal Maret 2018. Berikutnya, Agusman kembali diminta mengirimkan Rp80 juta ke rekening BNI Irgan pada awal April 2018. Berikutnya, Agusman menyuruh Suryadi Sihombing mentransfer dan akhirnya ditransfer Suryadi.

“Dua kali totalnya Rp100 juta ke rekening Pak Irgan,” ungkap Agusman di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, (3/12/2018).

Irgan Chairul Mahfiz menuturkan, dia pernah berangkat umrah bersama ratusan rombongan Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) ke Tanah Suci Makkah pada awal Maret 2018. Sebelum berangkat umrah, Irgan meminta bantuan uang ke Puji Suhartono. Pasalnya, di PP Parmusi, Puji menjabat wakil bendahara umum sekaligus donatur. Akhirnya, ada uang total Rp100 juta masuk ke rekening BNI milik Irgan. Masing-masing Rp20 juta pada awal Maret 2018 dan Rp80 juta pada April 2018.

“Saya terima, dikirim dua kali total Rp100 juta. Setahu saya itu uang dari Pak Puji. Setelah dikirim, Pak Puji sampaikan ke saya, ‘Bang, udah masuk Bang’. Saya enggak tahu sumbernya dari mana. Dia kan sudah janji sebelumnya,” ujar Irgan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Wawan Yunarwanto, lalu mengonfirmasi ulang kapan Irgan umrah dan selama berada di Makkah, dan kapan kembali ke Indonesia. Irgan mengaku berada di Makkah selama Maret 2018. Dia sudah kembali ke Indonesia pada April 2018. JPU Wawan mengatakan, ada yang aneh dengan keterangan Irgan karena Rp80 juta masuk ke rekening Irgan setelah Irgan berada di Tanah Air.

Irgan mengklaim, sebenarnya saat sebelum berangkat umrah, dia menyampaikan ke Puji bahwa masih ada kekurangan dari Rp20 juta yang pertama. Karenanya, Irgan menyampaikan ke Puji bahwa biaya umrah sejumlah pengurus PP Parmusi ditalangi dulu oleh Irgan.

“Jadi kata Pak Puji, ‘Ya udah pakai aja dulu Bang. Nanti digantikan’. Makanya ada transfer Rp80 juta,” tutur Irgan. “Ini kan uang dari (pejabat) Labuhanbatu Utara, Saudara tahu enggak?” tanya JPU Wawan. “Saya enggak ngerti,” jawab Irgan.

BACA JUGA: Dalami Kasus RAPBN Perubahan 2018, KPK Periksa Wali Kota Balikpapan

Irgan memaparkan, Komisi IX DPR memang merupakan mitra kerja Kemenkes. Puji memang pernah membicarakan sepintas ke Irgan tentang DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan yang masih bermasalah di Kemenkes. Tapi Irgan mengaku tidak mengetahui apa masalahnya dan bagaimana perubahan rencana dari pembangunan menjadi rehab dan perluasan RSUD.

“Dia (Puji) pernah konsultasikan. Kewenangan DPR memang ada pengawasan, legislasi, dan anggaran. Tapi mengenai DAK bukan kami,” ucapnya.

Sementara, Puji Suhartono mengaku kenal dengan Yaya Purnomo karena sama-sama mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran, Bandung sejak 2016. Sehubungan dengan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara, Puji mengatakan, pernah juga meminta uang ke Yaya sebesar Rp100 juta. Uang tersebut rencananya untuk dibagi ke Arif Fadillah. Namun, Puji mengatakan, uang tersebut akhirnya untuk dirinya sendiri.

Puji mengakui, selanjutnya dia juga menerima Rp200 juta dari Yaya dengan cara ditransfer. Puji berkelit uang itu tidak terkait dengan DID Kota Balikpapan TA 2018. Selain itu, Puji membeberkan, sempat mempekenalkan Yaya dengan Wali Kota Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Ketika itu, Budi Budiman sedang mengurusi DAK Kota Tasikmalaya TA 2018. Dalam proses itu, Puji menerima Rp165 juta dari Yaya.

“Selain yang Rp200 juta, memang ada (total) Rp500 juta (termasuk Rp165 juta). Yang Rp500 juta itu utang-utang Pak Yaya terkait urusan kampus. Karena saya bantu-bantu dia untuk bahan referensi disertasi, pembuatan kuesioner, tugas kuliah, terus kita tugas sama-sama kursus Bahasa Inggris,” klaimnya.

Di bagian akhir, JPU Wawan menanyakan ke Puji apakah dari seluruh uang yang diterima Puji tersebut ada yang mengalir ke PPP maupun ketua umumnya, Romahurmuziy alias Romy. “Tidak ada,” jawab Puji.


Editor : Ahmad Islamy Jamil