Kasus Suap Meikarta, KPK Kembali Panggil Ahmad Heryawan Hari Ini

Ilma De Sabrini ยท Senin, 07 Januari 2019 - 11:08 WIB
Kasus Suap Meikarta, KPK Kembali Panggil Ahmad Heryawan Hari Ini

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Heryawan akan diperiksa sebagai saksi untuk Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang kini berstatus tersangka dalam kasus tersebut.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Heryawan selalu mantan gubernur Jawa Barat. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin) terkait Meikarta,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Pemanggilan Heryawan kali ini merupakan penjadwalan ulang, setelah sebelumnya politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah. KPK berharap Heryawan dapat hadir memenuhi panggilan penyidik dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Selain Heryawan, KPK juga memanggil Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebagai saksi untuk tersangka Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Dalam proyek pembangunan Meikarta yang menghabiskan lahan seluas lebih dari 500 hektare itu, ada sejumlah tahapan yang melibatkan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, seperti pemberian rekomendasi terkait tata ruang.  Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, sebagai saksi dalam perkara yang sama.

BACA JUGA: Kasus Meikarta, Ahmad Heryawan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Sembilan tersangka telah ditetapkan KPK dalam kasus tersebut. Lima di antaranya adalah Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin; Kadis PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin;  Kadis Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Nahat MBJ  Nahor; Kadis DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan; Kabid Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Kelima orang ini diduga sebagai penerima suap.

Sementara, empat tersangka lain adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; Konsultan Lippo Group, Taryudi; Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama, dan; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. Mereka ini diduga sebagai pemberi suap.

Direktur Operasional Lippp Group, Billy Sindoro didakwa menyuap sejumlah pihak dari Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk Bupati sebesar lebih dari Rp16 miliar dan 270 ribu dolar Singapura.

Uang-uang itu diduga diberikan kepada pejabat Pemkab Bekasi supaya Neneng Hasanah selaku bupati Bekasi mau menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Suap dari pihak swasta tersebut juga bertujuan agar Pemkab Bekasi memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Lippo Group Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Editor : Ahmad Islamy Jamil