Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Dalami Penunjukan PT Samantaka Batubara

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 28 November 2018 - 17:35 WIB
Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Dalami Penunjukan PT Samantaka Batubara

KPK mendalami penunjukan PT Samantaka Batubara terkait kasus suap PLTU Riau-1

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Kali ini KPK mendalami proses dan alasan penunjukan PT. Samantaka sebagai pemasok batubara untuk proyek PLTU Riau-1.

Untuk mendapatkan informasi tersebut, penyidik KPK memerika Kepala Divisi Batubara PT. Samantaka, Harlen serta Kadiv Pengembangan Regional Sulawesi, Suwarno. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

"Saksi Harlen diperiksa untuk mendalami proses dan latar belakang penunjukan PT. Samantaka sebagai pemasok batubara untuk proyek PLTU Riau-1, apakah sesuai aturan atau tidak," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Sedangkan, kepada Suwarno, KPK mengonfirmasi pengetahuannya mengenai penunjukan PT. Samantaka, saat dirinya kala itu menjabat sebagai Plt Dirut PLN Batubara," katanya lagi.

BACA JUGA: Kasus PLTU Riau-1, KPK Dalami Pertemuan Dirut PLN dengan Eni Saragih

Sebelumnya, dalam surat tuntutan Johannes, disebutkan ada sejumlah pertemuan antara pihak PLN dengan perusahaan yang tergabung dalan konsorsium proyek PLTU Riau-1. Oleh karena itu, KPK juga mendalami keterangan saksi terkait pertemuan tersebut.

"Penyidik juga mendalami juga pengetahuan saksi tentang pertemuan di salah satu hotel terkait dengan penunjukan tambang milik PT Samantaka tersebut," ujar Febri.

Dalam surat tuntutan Johannes Kotjo, dijelaskan PT Samantaka Batubara adalah perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Perusahaan tersebut juga menjadi salah satu anak perusahaan dari PT. Blackgold Natural Resources (BNR). Di perusahaan itu, Johannes Budisutrisno Kotjo memiliki 4,3 persen saham.

Direktur PT Samantaka Batubara, Rudy Herlambang sempat mengajukan permohonan proyek PLTU Riau-1 dalam bentuk independent power producer (IPP) kepada PT PLN (Persero). Dengan tujuan, supaya PT PLN (Persero) memasukkan proyek itu ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Apabila proyek ini berhasil, maka Dirut PT. Samantaka Batubara akan mendapat fee sebesar 4 persen atau senilai 1 juta dolar AS.

Dalam perkara ini KPK telah menerapkan tiga tersangka yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, dan mantan pemegang saham Blackgold Natural Resourse (BNR) Johannes Budisutrisno Kotjo.

KPK juga menduga Idrus berperan mendorong PPA (Purchase Power Agreement) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Idrus juga dianggap mengetahui Eni akan mendapatkan 2,5 persen jika proyek PLTU Riau-1 dapat terlaksana oleh Johannes Kotjo.

Atas perbuatannya Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pasal 56 ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad