Kejagung Setujui Penundaan Eksekusi Baiq Nuril

Abdul Rochim ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 15:42 WIB
Kejagung Setujui Penundaan Eksekusi Baiq Nuril

Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) menerima surat permohonan dari Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun (ketiga kiri) usai pertemuan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7/2019). (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id – Kejaksaaan Agung (Kejagung) menyetujui permintaan penangguhan eksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), Baiq Nuril Maknun. Penangguhan tersebut dilakukan Kejagung sejak Baiq Nurl mengajukan peninjauan kembali (PK).

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejagung menerima sedikitnya 132 permohonan penangguhan eksekusi Baiq Nuril dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

"Kejagung tidak melakukan eksekusi terhadap Ibu Baiq Nuril," katanya di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

BACA JUGA:

Jokowi: Permohonan Amnesti Baiq Nuril Belum Sampai Meja Saya

Curhat Baiq Nuril: Saya hanya Rakyat Kecil yang Ingin Membesarkan Anak-anak

Menkumham: Presiden Beri Perhatian Serius Amnesti Baiq Nuril

Prasetyo mengatakan, penangguhan eksekusi dapat dilakukan walaupun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Salah satu alasannya karena faktor kemanusiaan.

"Tetapi dalam hal ini, Kejaksaan melihat kemanfaatannya dari proses hukum ini. Jadi oleh karenanya, waktu itu pun (saat mengajukan PK) eksekusinya putusannya juga ditanggungkan pelaksanannya. Sekarang pun demikian. Dan kita pun memberikan rasa terima kasih kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka yang secara intens mengawal proses hukum Baiq Nuril," tuturnya.

Apalagi, Prasetyo menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus atas kasus ini. Terkait hal itu, dia meminta Baiq Nuril tidak perlu mengkhawatirkan akan kembali masuk penjara.

"Kita dengar beliau akan memberikan amnesti untuk Ibu Baiq Nuril. Saya rasa ini sesuatu yang sangat baik untuk memberikan pelajaran berharga sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus lain yang ada sekarang. Bu Baiq Nuril tak perlu khawatir, tak perlu ketakutan segera dieksekusi masuk kembali ke jeruji besi," ujarnya.

Prasetyo menuturkan, dalam melihat persoalan hukum tidak bisa sekadar mencari keadilan dan kebenaran, tapi juga kemanfaatan yang lebih besar. Kepentingan hukum lebih besar yang dimaksud yaitu perlindungan kepada hak asasi masnusia (HAM), terutama kaum perempuan.

"Ini bagian dari politik kesetaraan gender. Jadi ini hal-hal yang harus ditentukan bersama. Kalau ada pihak-pihak yang masih pro-kontra, saya katakan ini bagian dari politik kesetaraan gender. Tentunya melindungi kepentingan terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia. Ini lintas suku, agama. Ini dasar keyakinan Kejakasaan tak melakukan eksekusi ini," urainya.

Prasetyo memastikan, amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang memerlukan pertimbangan DPR. “DPR sendiri sudah menyatakan ketika presiden akan memberikan amnesti, DPR akan memberikan pertimbangan hukum atas kebijakan presiden mengeluarkan hak prerogatifnya. Yang saya tahu persis ketika saya melaporkan kasus ini, beliau menyatakan akan memberikan amnesti yang merupakan kebijakan presiden," katanya.

Terkait kebijakan hukum yang diambil Kejagung, Prasetyo mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan kepada kepala Kejati NTB agar tidak lebih dahulu bicara soal eksekusi Baiq Nuril. "Soal eksekusi kita tidak berburu-buru. Saya nyatakan eksekusi belum akan dilaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyatakan siap menjadi penjamin agar Baiq Nuril tidak ditahan sambil menunggu keluarnya amnesti dari presiden. "Kami tidak ingin Baiq Nuril dipenjara dua kali terhadap kasus yang secara fakta, gelar perkara di persidangan, dinyatakan tidak bersalah dengan disampaikan oleh para ahli yang kompeten pada bidangnya yang memiliki sertifikat resmi, itu tidak bersalah," kata Rieke.


Editor : Djibril Muhammad