Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang terkait Sengketa Lahan

Hasan Kurniawan, Sindonews ยท Selasa, 16 Juli 2019 - 20:09 WIB
Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang terkait Sengketa Lahan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (Foto: iNews.id/Ilma Naviah de Sabrini).

TANGERANG, iNews.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke kepolisian. Pelaporan ini terkait dengan sengketa lahan.

Laporan disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono ke Polresto Tangerang, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Dalam laporannya, Bambang mengatakan, Wali Kota Tangerang telah melakukan banyak pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan. Dengan laporan ini Kemenkumham juga ingin memberikan pelajaran ini kepada Arief.

"Ya, kami dari Kemenkumham mengadukan wali kota karena telah melakukan pelanggaran hukum," kata Bambang.


Kemenkumham melaporkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah ke Polrestro Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Sayangnya dia enggan menjelaskan rinci materi laporan itu. Namun, Bambang tak menyangkal bahwa laporan terkait lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang yang dipermasalahkan wali kota.

"Banyak penguasaan lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Secara lengkap bisa langsung ke kapolres saja," kata dia.

Bambang menerangkan, Kemenkumham selaku pelapor telah menjalani proses berita acara pemeriksaan (BAP) dan mengungkapkan semua permasalahan itu kepada penyidik polres.

Selanjutnya, kata Bambang, tim layanan advokasi hukum yang akan berkomunikasi dengan polres untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Sekali lagi mudah-mudahan ini segera selesai dan segera tuntas untuk semua," ujarnya.

Sementara itu Kapolresto Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim mengatakan, polisi segera memproses laporan tersebut. Untuk saat ini polisi masih mempelajari laporan itu.

Menkumham Yasonna H Laoly menerangkan, laporan Kemenkumham karena ada tanah milik mereka yang diambil tanpa izin dan di atasnya didirikan bangunan. Pendirian bangunan itu jelas melanggar hukum.

"Walaupun sama-sama (aparat) negara karena ini kita hitung tanah yang ini, dikuasai itu cukup luas ditaksir harganya Rp500 miliar. Kalau sudah Rp500 miliar, itu pelepasannya kami setuju sudah sampai presiden dengan DPR, tidak mudah," kata Yasonna di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Editor : Zen Teguh