Ketua MPR Bamsoet Berharap DPR dan Pemerintah Segera Perbaiki RKUHP

Felldy Utama ยท Selasa, 08 Oktober 2019 - 08:44 WIB
Ketua MPR Bamsoet Berharap DPR dan Pemerintah Segera Perbaiki RKUHP

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). (Foto: istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru karena sudah 74 tahun merdeka, masih menggunakan aturan peninggalan Belanda tersebut. Bamsoet berharap DPR dan Pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat.

"Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda," ujarnya.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/10).

Turut hadir 15 dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, antara lain Dekan FISIP UNHAS Prof. Dr Amin, Dekan FIS UNJ Dr. Muhammad Zid, Dekan IPDN Bandung Dr. Ismail Nurdin, Dekan FISIP UNAND Dr. Hardi Warsono, Dekan FISIP UNPATTI Prof. Tonny D. Pariela, Dekan FISIP UNTIRTA Dr. Agus Sjafri, dan Dekan FISIP UNSIL Dr. Iis Marwan.  

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). (Foto: istimewa)

Dalam pertemuan tersebut para dekan menyoroti sejumlah hal, di antaranya pengesahan revisi UU KPK, pembahasan RUU KUHP, gerakan demonstrasi dari berbagai mahasiswa dan pelajar, hingga moralitas parlemen.

Bamsoet berharap, ke depan DPR banyak melibatkan kalangan ilmuwan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lainnya guna sama-sama membedah RUU KUHP. Tujuannya, agar DPR dan Pemerintah memiliki insight dari berbagai disiplin ilmu.

Sebelumnya, dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum. "Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat bisa ikut tercerahkan," ujar Bamsoet.

Editor : Djibril Muhammad

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua