Kisruh Sengketa Lahan, Menkumham: Wali Kota Tangerang Langgar Undang-Undang

iNews, Antara ยท Selasa, 16 Juli 2019 - 21:33 WIB
Kisruh Sengketa Lahan, Menkumham: Wali Kota Tangerang Langgar Undang-Undang

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta bertemu untuk mencari solusi atas sengketa lahan Kemenkumham di Kota Tangerang. Yasonna mengaku siap mengagendakan pertemuan itu.

"Beliau minta kepada saya untuk mengatur waktu (bertemu), nanti karena saya mau ke Batam, nanti atur waktu lah," kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Yasonna bertemu dengan Arief saat keduanya menghadiri rapat terbatas dengan topik "Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)" yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kantor presiden.

Kemenkumham melaporkan Arief ke kepolisian menyusul sengketa lahan milik mereka di Kota Tangerang. Kemenkumham menyebut ada beberapa tanah milik mereka yang digunakan Pemkot untuk mendirikan bangunan tanpa izin.

Dalam peresmian Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang beberapa waktu lalu, Yasonna menyebut Arief mencari gara-gara karena mempersulit perizinan.

"Lah, ceritanya itu kan pemerintah kota Tangerang kota, memakai banyak tanah kita. Dulu itu kantor wali kota tanah Kemenkumham, tapi itu sudah diserahkan. Masih ada tanah-tanah Kemenkumham yang dipakai, dibangun oleh pemerintah kota tidak ada izin dari kita,” kata Yasonna.

Ironisnya, saat Kemenkumham hendak mendirikan poleknik, Pemkot tidak mau mengeluarkan IMB. ”Sampai sekarang tidak dikeluarkan izinnya. Kita sudah tahu ada dan disurati apakah ada kekurangan izin perlengkapan, tidak dijawab-jawab," jelas Yasonna. Menteri dari PDIP itu pun menyebut Pemkot Tangerang tidak ramah kepada Kemenkumham.

Sebagai balasan atas sindiran itu, Arief tidak memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah karena Arief keberatan dengan pernyataan Yasonna yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.

Melalui surat bernomor 593/2341-Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham, Arief menegaskan blokade itu akan dilakukan sampai ada komunikasi dari pihak Kemenkumham.

Mendapatkan perlakuan tersebut, Yasonna menyebut tindakan Arief melanggar undang-undang pelayanan publik. Tidak hanya itu, Arief juga telah merugikan masyarakat.

"Yang diputus, fasilitas itu kan bukan lagi milik Kemenkumham sudah memiliki pribadi-pribadi warga, kalaupun itu milik siapa pun itu bagian dari layanan publik. Kalau lampu jalan itu kan sudah dibayarkan pajaknya langsung," kata dia.

Atas terhentinya pelayanan publik tersebut, menurut Yasonna, sejumlah warga sudah mengajukan keluhan. Kemenkumham juga sudah melaporkan ke polisi.

"Walaupun sama-sama (aparat) negara karena ini kita hitung tanah yang ini, dikuasai itu cukup luas ditaksir harganya Rp500 miliar. Kalau sudah Rp500 miliar, itu pelepasannya kami setuju sudah sampai presiden dengan DPR, tidak mudah," ujarnya.

Editor : Zen Teguh