Koalisi PDIP-Gerindra di MPR, PKB: Mustahil

Abdul Rochim ยท Sabtu, 27 Juli 2019 - 10:15 WIB
Koalisi PDIP-Gerindra di MPR, PKB: Mustahil

Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: Abdul Rochim)

JAKARTA, iNews.id – Kehadiran dua poros politik memunculkan spekulasi adanya ketidakharmonisan di dalam tubuh Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Yang pertama adalah “Poros Gondangdia” yang digagas Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Sementara, yang kedua adalah “Poros Teuku Umar”, antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto,

Pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe bahkan menyebutkan, ketidakharmonisan atau keretakan itu sangat terlihat. Pasalnya, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo menurut dia pasti ada deal-deal politik tertentu di dalamnya. Negosiasi itu bis saja menyangkut soal kemungkinan koalisi jangka panjang antara PDIP dan Geindra pada Pilpres 2024 atau koalisi dalam waktu dekat terkait penyusunan paket pimpinan MPR. Hal itu sama-sama tidak dikehendaki parpol anggota KIK lainnya.

Akan tetapi, Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal berpendapat, jika ada yang mengatakan PDIP “main mata” dengan Gerindra dalam penyusunan paket pimpinan MPR, itu sangat tidak mungkin. Menurut dia, ada berbagai pertimbangan yang sulit dipahami untuk keduanya berkoalisi dalam penyusunan paket ketua MPR dengan menjadikan calon dari salah satu parpol sebagai ketua.

“Saya melihat itu sangat-sangat tidak mungkin. Alasannya, ya PDIP dan semua parpol KIK, dan juga Pak Presiden (Jokowi) pasti sudah punya hitungan-hitungan lebih jauh kalau membuat paket-paket seperti itu, ada risiko-risiko yang harus diperhatikan,” kata Cucun ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Anggota DPR yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 itu menuturkan, dalam politik yang harus dibaca adalah stabilitas yang lebih jauh lima tahun ke depan. Karena itu, sangat tidak mungkin jika ada paket Gerindra dan PDIP dengan menjadikan calon Gerindra sebagai ketua MPR.

BACA JUGA: PPP: Jokowi Tidak Bahas Calon Menteri saat Pembubaran TKN

Bagaimana jika kerja sama kedua parpol tersebut mengusung calon ketua MPR dari PDIP? Cucun mengatakan, kemungkinan tersebut juga sulit dipahami. Sebab, sebagai parpol pemenang pemilu, berdasarkan UU MD3, PDIP secara otomatis telah mendapatkan jatah kursi ketua DPR. Di sisi lain, PDIP juga membutuhkan dukungan dari parpol KIK lainnya.

Selain itu, kata Cucun, Gerindra juga pasti akan berhitung ketika hendak meninggalkan kawan koalisinya seperti PAN, PKS, dan Demokrat yang telah mendukung dalam Pilpres 2019 lalu. Termasuk berhitung tentang kemungkinan bakal kehilangan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kalaupun Gerindra bergabung dengan satu perjanjian power sharing di kabinet, pasti itu ada catatan-catatan khusus, dan pasti tidak memegang (posisi) top leader seperti ketua MPR. Koalisi pasti akan tetap memperjuangkan kawan seperjuanganlah,” katanya.

Dia mengatakan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan para tokoh atau elite parpol saat ini hanya bagian dari upaya musyawarah mufakat sehingga nantinya bisa muncul kesepakatan-kesepakatan di koalisi, baik untuk urusan kabinet maupun paket pimpinan MPR. “Dan saya melihat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh. Koalisi yang ada masih akan berjalan sebagai mana mestinya, baik antara PDIP dengan PKB, Golkar dengan Nasdem, tidak seperti yang diperdiksi para pengamat yang melihat ada keretakan. Saya punya keyakinan pasti nanti ada solusi terbaik,” katanya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil