Komnas HAM Apresiasi Pembebasan 30.000 Narapidana untuk Cegah Corona di Rutan

Antara ยท Jumat, 03 April 2020 - 18:01 WIB
Komnas HAM Apresiasi Pembebasan 30.000 Narapidana untuk Cegah Corona di Rutan

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk membebaskan 30.000 narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebanyak 30.000 narapidana akan dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus di lingkungan rutan dan lapas adalah memberi amnesti atau pembebasan. Dengan Sasaran narapidana yang dihukum maksimal lima tahun penjara, sudah menjalani dua per tiga masa tahanan, dan berkelakuan baik. Lalu Komnas HAM mengusulkan narapidana yang menunggu keputusan pengadilan dapat dialihkan ke tahanan rumah dengan pengawasan.

"Komnas HAM mengapresiasi kebijakan itu karena sejalan dengan perspektif perlindungan dan pemenuhan HAM," katanya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Sementara itu Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin hak narapidana yang masih menjalani masa hukuman di rutan di tengah kebijakan mencegah penyebaran corona. Salah satunya dengan membatasi beberapa tindak pidana khusus.

Taufan menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu memikirkan secara jernih setiap kebijakan di dalam rutan dan lapas agar menjamin hak kesehatan para narapidana. Termasuk mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang.

"Komnas HAM berharap Menkumham mengambil kebijakan yang jernih dan mendengarkan rasa keadilan yang berkembang," ucapnya.

Keputusan pembebasan 30.000 narapidana itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Kriteria narapidana yang dibebaskan tertuang dalam PP No 99 Tahun 2012, antara lain narapidana berusia 60 tahun ke atas meski yang bersangkutan tersandung kasus korupsi.

Editor : Rizal Bomantama