Komnas HAM Usul Sanksi Kerja Sosial Bagi Warga yang Bandel Berkumpul

Antara ยท Selasa, 24 Maret 2020 - 18:47 WIB
Komnas HAM Usul Sanksi Kerja Sosial Bagi Warga yang Bandel Berkumpul

Komnas HAM RI. (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id - Kominasi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada Polri tidak memberi sanksi pidana bagi masyarakat yang bandel berkumpul di tengah pandemi virus corona. Warga yang bandel diusulkan menerima sanksi kerja sosial.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020). Dia menilai sanksi pidana tidak tepat melihat penjara di seluruh Indonesia telah penuh sesak.

"Sanksinya lebih baik berupa denda atau kerja sosial," katanya.

Choirul Anam setuju pemberian sanksi perlu dilakukan agar upaya mencegah penyebaran virus corona berhasil. Menurutnya sanksi kerja sosial bisa menumbuhkan solidaritas di antara masyarakat serta memberi efek lebih jera.

Jika usulan itu diterima dia meminta Polri dan pemerintah menyusun mekanismenya secara jelas. Dia mengingatkan pelaksanaan sanksi harus memperhatikan prinsip dasar HAM.

Selain itu Choirul Anam mengingatkan pemerintah menyusun mekanisme penerapan kebijakan di lapangan yang jelas agar tak membingungkan masyarakat. Serta tidak kontradiktif dengan kebijakan utama.

"Contohnya ada rapid test yang dibatalkan karena dilakukan secara kerumunan, padahal kebijakan utama menghindari kerumunan," katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat agar kepolisian melakukan patroli membubarkan kerumunan sebagai upaya mencegah corona. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menyebut warga yang melawan petugas ketika dibubarkan bisa dipidana.

"Apabila ada masyarakat yang membandel tidak mengindahkan personel yang betugas untuk pentingan negara kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP barang siapa tidak mengindahkan tugas yang berwenang itu dapat dipidana," katanya.

Iqbal mengatakan Polri akan mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu. Jika masyarakat membandel, baru polisi akan melakukan pembubaran paksa.

"Polri tidak ingin akibat kerumunan apalagi hanya kongko-kongko penyebaran virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bisa perlu dengan tegas tetapi bahasa persuasif humanis itu kami kedepankan," ujar Iqbal.

Mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut mengatakan dalam maklumat kapolri meminta tidak melakukan kegiatan festival, bazar, resepsi pernikahan atau hanya nongkrong di kafe dengan jumlah banyak. Seluruh personel Polri akan dikerahkan untuk menjalankan instruksi Kapolri tersebut dengan melibatkan pihak lain seperti TNI, Satpol PP, dan lain-lain.

"Pada prinsipnya, Bapak Kapolri ingin keselamatan publik itu terwujud. Kami seluruh personel Polri 465.000 seluruh Indonesia dan ditambah dengan rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi bergerak tanpa henti untuk mengimbau dan membubarkan bila diperlukan dengan tegas demi keselamatan publik," ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama