Korupsi Perum Jasa Tirta II, Negara Dirugikan Rp3,6 Miliar

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 07 Desember 2018 - 20:15 WIB
Korupsi Perum Jasa Tirta II, Negara Dirugikan Rp3,6 Miliar

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: iNews.id/ Ilma De Sabrini).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait relokasi anggaran untuk proyek jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II. Dua tersangka itu, Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Djoko Saputro (DS) dan Andririni Yaktiningsari (swasta).

Keduanya diduga bersengkokol dalam tindak korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017. Dalam kasus tersebut negara dirugikan hingga Rp3,6 miliar.

"Diduga kerugian keuangan negara setidaknya Rp3,6 miliar merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY (Andririni Yaktiningsari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Dia mengungkapkan, Andririni mendapatkan uang dari dua proyek pengadaan. Perencanaan Strategis Korporat dan Proses Bisnis senilai Rp3,82 miliar serta Perencanaan Komprehensif Pengembangan SDM PIT I sebagai Antisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan senilai Rp5,73 miliar.

Sementara, Djoko diduga telah merevisi anggaran dari kedua proyek itu. Sedianya kedua proyek senilai Rp2,8 miliar, namun diubah menjadi Rp9,55 miliar.

"Setelah dilakukan revisi anggaran, DS (Djoko Saputro) kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY (Andririni Yaktiningsari) sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut," ungkapnya.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Tersangka

Dari dua pengadaan tersebut Andririni diduga menggunakann dua bendera perusahaan berbeda, yakni PT Bandung Management Economic Center (PT. BMEC) dan PT 2001 Angripita. Kedua perusahaan tersebut diduga milik Andririni.  

Kedua perusahaan diduga hanya untuk memenuhi administrasi lelang. Bahkan, KPK menduga ada penanggalan mundur dalam kasus ini. Djoko selaku Dirut Perum Jasa Tirta II kemudian memenangkan salah satu dari perusahaan milik Andririni dalam melaksanakan dua pengadaan tersebut.

"Diduga pelaksanaan lelang dilakukan menggunakan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi