KPK: Ada Uang Lain di Ruang Kerja Menag yang Tidak Kami Sita

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 21 Maret 2019 - 22:25 WIB
KPK: Ada Uang Lain di Ruang Kerja Menag yang Tidak Kami Sita

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id – Beberapa waktu lalu, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, kawasan Lapangan Banten, Jakarta Pusat. Di sana, KPK menemukan sejumlah uang dalam laci meja Lukman.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, uang yang berada di dalam laci tersebut tidak semuanya dibawa oleh penyidik lembaga antirasuah. Ada sejumlah uang honorarium yang tidak ikut disita oleh tim KPK.

“Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruang Menteri Agama (Lukman) pada saat itu. Yang dari informasi atau data yang ada di sana, itu merupakan uang honorarium. Uang tersebut tidak dibawa. Jadi, sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop, mana yang honor, dan mana yang bukan,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Dia menjelaskan, uang honorarium itu tidak dibawa penyidik lantaran tidak terkait dengan perkara dugaan suap pengisian jabatan di Kementrian Agama (Kemenag)—yang saat ini sedang diusut KPK. Sementara, uang Rp180 juta dan 30.000 dolar AS yang disita beberapa waktu lalu diduga berkaitan dengan kasus yang iktu menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy).

Dari barang bukti berupa uang itu, kata Febri, penyidik bakal melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara. “Tentu nanti ada proses verifikasi, ada klarifikasi lebih lanjut yang kami tanya pada saat pemeriksaan,” ujarnya.

Sejumlah pihak menyebut uang Rp180 juta dan 30.000 dolar AS yang disita KPK dari ruang kerja Lukman juga termasuk honorarium. Menanggapi komentar itu, Febri mengatakan bahwa KPK tidak mempersoalkannya.

BACA JUGA: Hendak Jalani Pemeriksaan Perdana Kasus Suap, Romy Tiba-Tiba Sakit

Kendati demikian, dia mengingatkan, honorarium untuk penyelenggara negara memiliki standar nilai tersendiri. Terlebih, kata Febri, ketika pejabat negara mendapat honorarium dalam jumlah yang sangat besar maka sudah seharusnya dilaporkan kepada KPK.

“Kalau honorarium pembicara ya, kalau untuk misal nilainya sangat besar sampai Rp50 juta atau Rp100 juta, tentu sisanya menjadi milik negara. Itu artinya kalau honorariumnya besar, sepantasnya dilaporkan sejak awal ke Direktorat Gratifikasi KPK,” ucapnya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Ketiga tersangka itu adalah anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menduga Romy bersama-sama dengan pihak lain di Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di kementerian yang dikepalai oleh Lukman Hakim Saifuddin itu.

Sebagai penerima suap, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor : Ahmad Islamy Jamil