KPK Geledah Rumah 8 Lokasi di Indramayu dan Cirebon, Sita Uang Rp20 Juta

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 18 Oktober 2019 - 23:04 WIB
KPK Geledah Rumah 8 Lokasi di Indramayu dan Cirebon, Sita Uang Rp20 Juta

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus suap yang menyeret Bupati Indramayu Supendi. Dalam dua hari terakhir, delapan lokasi digeledah.

Pada Kamis (17/10/2019), tim KPK menggeledah enam lokasi yaitu rumah kepala dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah di Cirebon Omarsyah, rumah pribadi Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono di Cirebon dan rumah tersangka Carsa AS (swasta).

Kemudian, rumah pribadi Bupati Indramayu Supendi dan rumah mantan Bupati Indramayu Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin, serta rumah seorang saksi. Dari enam lokasi tersebut KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai.

"Disita sejumlah dokumen proyek di dinas PUPR dan uang Rp20 juta dari rumah OMS (Omarsyah)," kata Juru Bicara KPK, Jumat (18/10/2019).

BACA JUGA: Terjerat OTT KPK, Ini Profil Bupati Indramayu Supendi

Adapun penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (18/10/2019) ini menyasar dua lokasi yaitu kantor Bupati Indramayu dan kantor Dinas PUPR. Febri mengatakan bahwa saat ini tim KPK masih di lapangan melakukan penggeledahan.

"Tim masih di lapangan, update informasi akan kami sampaikan kembali," ujarnya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka yakni Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT) sebagai penerima. Sedangkan, diduga sebagai pemberi yaitu Carsa AS (CAS) dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, Supendi diduga menerima suap Rp200 juta dari Carsa AS terkait proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Uang itu ditengarai merupakan bagian dari commitment fee 5-7 persen dari nilai proyek.

Uang pelicin itu diterima Supendi pada Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk tunjangan hari raya (THR) dan pada 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.

Sementara Omarsyah selaku Kepala Dinas PUPR menerima uang sebesar Rp350 juta dan sepeda lipat merek NEO yang harganya mencapai Rp20 juta. Uang Rp350 itu diterima Omarsyah dalam empat kali.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Carsa disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor : Zen Teguh