KPK Ingin Jaga Hubungan Baik dengan Imigrasi, Anggap Info soal Harun Masiku Bukan Hoaks

Riezky Maulana ยท Kamis, 23 Januari 2020 - 06:42 WIB
KPK Ingin Jaga Hubungan Baik dengan Imigrasi, Anggap Info soal Harun Masiku Bukan Hoaks

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) Rabu (22/1/2020) kemarin mengklarifikasi soal keberadaan politikus PDIP yang juga buron kasus suap, Harun Masiku. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat lembaga itu tidak sedang berusaha menghalangi proses penyidikan kasus hukum yang menjerat Harun dengan kekeliuran informasi yang mereka buat sebelumnya.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tidak menganggap Ditjen Imigrasi memberikan informasi palsu terkait keberadaan Harun. Menurut dia, jika memang ada unsur kesengajaan atau lalai dalam pemberian informasi, tentu pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Kami tidak memandangnya sampai ke sana (Ditjen Imigrasi menghalangi KPK). Yang jelas, karena ini ada hubungan yang baik (KPK) dengan Imigrasi, maka infonya tentu kami terima. Infonya kami terima sebagai salah satu informasi yang positif,” ucap Ali di Gedung KPK, Rabu (22/1/2020).

Ketika disinggung apakah KPK akan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang kejahatan merintangi penyidikan (obstruction of justice), Ali menegaskan, KPK bisa saja menerapkan pasal itu. Akan tetapi, sebelum menerapkan pasal tersebut, pihaknya memerlukan kajian hukum secara mendalam terlebih dulu.

“Bagaimanapun juga, penerapan pasal-pasal, kami taat aturan hukum. Harus ada bukti permulaan yang cukup ketika akan menetapkan tersangkanya. perlu, dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh, secara mendalam, dan tidak serta merta begitu saja dengan mudah menerapkan pasal 21,” kata Ali.

BACA JUGA:

Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Sudah Ada di Indonesia sejak 7 Januari

PDIP Minta Yasonna Tegur Dirjen Imigrasi karena Salah Info soal Harun Masiku

Adapun pasal 21 UU Tipikor berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta. dan paling banyak Rp600 juta.”

Ditjen Imigrasi Kemenkumham akhirnya mengakui kader PDIP Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari lalu. Padahal, instansi tersebut sebelumnya sempat menyatakan Harun berada di luar negeri sejak 6 Januari.

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny F Sompie, saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, kemarin.

Atas klarifikasi informasi dari Ditjen Imigrasi tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkumham Yasonna Laoly dan pimpinan KPK telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait keberadaan Harun Masiku. “Ini membuktikan bahwa menteri hukum dan HAM serta pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik,” ungkap Kurnia melalui keterangan tertulis, kemarin.

Oleh karenanya, Kurnia meminta KPK agar tidak ragu lagi untuk menerapkan pasal merintangi penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor, terhadap pihak-pihak yang selama ini menyembunyikan keberadaan Harun.


Editor : Ahmad Islamy Jamil