KPK Kirimkan Penyidik ke Inggris untuk Pelajari Akuntansi Forensik

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 12 Februari 2019 - 02:02 WIB
KPK Kirimkan Penyidik ke Inggris untuk Pelajari Akuntansi Forensik

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) berjabat dengan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/2/2019). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga).

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirimkan sejumlah penyidik ke Inggris untuk belajar akuntansi forensik dan beneficial owner. Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan para penyidik lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan, delegasi KPK kemungkinan berangkat pada Maret atau April 2019. Perwakilan penyidik akan bekerja sama dengan lembaga pemberantasan korupsi di Inggris yakni Serious Fraud Office (SFO).

"Saat mereka (perwakilan penyidik) berada di Inggris, UK Serious Fraud Office juga akan memberikan peningkatan kapasitas kepada akuntansi forensik dan pemberantasan korupsi," ujar Rob usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan rencana itu. KPK, kata dia, akan memperdalam kemampuan tentang forensic accounting dan beneficial owner dalam upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK juga akan mendalami Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 yang berisikan tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

"Sekarang sudah ada peraturan presiden (Perpres Nomor 13 Tahun 2018). Itu salah satunya kita pelajari di Inggris dan tentunya penyidik-penyidik KPK ingin belajar ke Inggris khususnya tentang forensik accounting atau hal hal lain yang dianggap lebih advance (maju) di sana," kata Syarif.

Dia menuturkan, dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 perusahaan terdaftar harus mengumpulkan dan melaporkan beneficial ownership paling lambat satu tahun.

Perpres itu juga mengatur 'know your beneficial owner'. Maksudnya, perusahaan diminta untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi kepada Kemenkumham yang kemudian akan diverifikasi identitas dari pemilik suatu perusahaan.

Untuk diketahui, istilah benefical owner pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria ‘beneficial owner’ dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Ketentuan itu kemudian tertuang dalam Pasal 26 ayat (1a) UU 36 Tahun 2008. Dengan mempelajari hal ini, KPK ingin mencermati upaya-upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan orang pribadi atau korporasi.

"Kerja sama beneficial owner itu kita dukung bersama antara KPK dan PPATK dengan Inggris, sudah (berjalan) lebih dari dua tahun dan presiden sudah menandatangani peraturan beneficial ini," ujarnya.


Editor : Zen Teguh