KPK: Pemanggilan Staf Menteri Jonan Beri Uang ke Eni Tergantung Jaksa

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 23 Januari 2019 - 01:10 WIB
KPK: Pemanggilan Staf Menteri Jonan Beri Uang ke Eni Tergantung Jaksa

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pemanggilan staf Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang memberi 10.000 dolar Singapura kepada terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Saragih, tergantung kebutuhan jaksa. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) akan mengklarifikasi fakta persidangan terkait nama staf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan jika dibutuhkan dalam perkara PLTU Riau-1. Staf Jonan disebut Eni Maulani Saragih telah memberi uang 10.000 dolar Singapura.

"Jika dibutuhkan klarifikasi, maka klarifikasi pertama dilakukan terhadap pihak yang diduga memberi. Jadi belum tentu ada kebutuhan untuk pihak-pihak lain. Kalau ada kebutuhan tentu akan dilakukan (klarifikasi). Itu sepenuhnya tergantung nanti dari JPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

BACA JUGA: Eni Maulani Akui Terima 10.000 Dolar Singapura dari Staf Menteri Jonan

Pemanggilan terhadap staf Jonan, dia mengatakan, tergantung kebutuhan jaksa KPK. "Itu domain JPU, nanti untuk menimbang apakah dibutuhkan saksi-saksi yang lain untuk kebutuhan pembuktian," ujarnya.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menjelaskan, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu didakwa menerima suap dan gratifikasi. Sehingga, apabila jaksa merasa membutuhkan keterangan klarifikasi terkait hal itu, maka klrarifikasi pertama dilakukan terhadap pihak pemberi.

Setidaknya ada tiga poin penting yang, menurut Febri, perlu dibuktikan terkait gartifikasi. Pertama, adalah pembuktian terhadap penerimaan uang yang diduga suap. Kedua, apakah penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan atau tidak.

"Ketiga apakah dalam jangka waktu 30 hari kerja maksimal setelah penerimaan itu dilakukan dilaporkan ke KPK atau tidak. Itu tiga poin dalam kebutuhan pembuktian," katanya.

Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Eni Maulani Saragih (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrina)

Pada hari ini terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Eni Maulani Saragih kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (22/1/2019). Anggota Komisi VII DPR nonaktif itu mengaku menerima 10.000 dolar Singapura dari staf Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Saya terima amplopnya masih utuh sebesar 10.000 dolar Singapura. Setelah saya di-OTT, penyidik tanya apa ada lagi penerimaan lain, lalu saya sampaikan saja soal amplop itu. Saya sebenarnya mau mengembalikan utuh dengan amplopnya. Akan tetapi, penyidik mengatakan trasnfer saja, saya pun minta rekening dolar KPK," kata Eni Maulani di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dalam perkara ini, Eni Maulani didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo serta gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40.000 dolar Singapura (sekitar Rp410 juta) dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang itu.

Atas perbuatannya Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undamng Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Djibril Muhammad