KPK Periksa Tenaga Ahli DPR untuk Tersangka Dirut PLN Sofyan Basir

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 24 April 2019 - 11:22 WIB
KPK Periksa Tenaga Ahli DPR untuk Tersangka Dirut PLN Sofyan Basir

Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero) Sofyan Basir. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTU Riau-1. Dia Tahta Maharaya selaku pegawai non-PNS pada DPR RI atau tenaga ahli.

Tahta menjadi saksi perdana yang diperiksa untuk tersangka Sofyan Basir selaku direktur utama (dirut) PT. PLN (Persero). "Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir) terkait kasus PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (24/4/2019).

BACA JUGA:

Profil Sofyan Basir, Dirut PLN yang Terjerat Korupsi PLTU Riau-1

KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka Suap Proyek PLTU Riau

Sebelumnya, KPK menetapkan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka pada kasus PLTU Riau-1. Penetapan itu berdasarkan analisis sejumlah keterangan saksi dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

KPK menduga Sofyan Basir telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan dalam memuluskan langkah pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

"Tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budi Sutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/3/2019).

Saut menjelaskan, ada pertenuan-pertemuan antara Sofyan dengan Eni Saragih dan mebahas soal PLTU Riau-1 secara intens yang dihadiri sejumlah pihak, seperi Eni, Kotjo, dan Sofyan.

Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero) Sofyan Basir. (Foto: Antara)

Meski belum terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT. PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), KPK menduga pada 2016, penunjukan Kotjo telah dilakukan.

"Dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat," ungkap Saut.

Dalam pertemuan itu, Saofyan juga diduga menunjuk Kotjo untuk mengerjakan mega proyek listrik itu. Tidak hanya itu, KPK juga menduga Sofyan menyuruh Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo untuk membahas lamanya penentuan kebijakan proyek PLTU Riau-1.

"Dalam pertemuan itu diduga SFB (Sofyan Basir) membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dengan perusahaan-perusahaan konsorsium. SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah ENI Maulani Saragih dan Idrus Marham," tuturnya.

Atas perbuatan itu Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad